Gelombang Amarah Rakyat: Rumah Menteri & Anggota Dewan Dijarah, DPR Pecat Kader, Istana Janjikan Investigasi

Jakarta, 31 Agustus 2025 — Gelombang protes yang meletus akhir Agustus memicu serangkaian langkah dramatis: beberapa anggota DPR ditangguhkan oleh partainya, rumah tokoh publik — termasuk rumah Menteri Keuangan — dilaporkan dijarah, dan Istana Kepresidenan turun tangan dengan seruan ketenangan disertai janji investigasi menyeluruh. Perkembangan itu tercatat setelah unjuk rasa 29–30 Agustus yang meluas akibat kematian seorang pengemudi ojek online serta kemarahan publik atas tunjangan parlemen.

Partai ambil langkah: NasDem menonaktifkan kader

Partai NasDem mengumumkan penonaktifan sementara dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, dari keanggotaan DPR menyusul gelombang kemarahan yang juga menyorot rumah-rumah anggota parlemen. Keputusan partai ini diambil sebagai respons cepat untuk meredam eskalasi politik dan publik, sambil menunggu proses internal lanjutan. Keputusan serupa dilaporkan diambil beberapa partai lain untuk anggota yang menjadi target demonstran.

Penjarahan rumah pejabat: klaim dan verifikasi

Laporan-laporan dari media internasional dan lokal menyebutkan rumah beberapa anggota dewan serta kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menjadi sasaran massa; beberapa video dan unggahan yang beredar memperlihatkan barang-barang diambil dari rumah tokoh-tokoh tersebut sebelum satuan keamanan mengamankan lokasi. Laporan awal Reuters dan South China Morning Post menyebut rumah pejabat dan beberapa properti politikus dijarah di beberapa kota. Redaksi menekankan bahwa rincian soal barang yang hilang dan total kerugian masih diverifikasi otoritas setempat.

Istana: Presiden tunda kunjungan, minta ketenangan dan usut tuntas

Presiden Prabowo Subianto membatalkan kunjungan kenegaraan dan memanggil rapat gabungan untuk mengatasi situasi. Dalam pernyataan publik, Presiden menyampaikan duka atas korban dan memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap insiden yang menimbulkan korban jiwa serta perusakan fasilitas publik. Ia juga menyatakan langkah-langkah kebijakan untuk menanggapi tuntutan publik, termasuk pembahasan pengurangan sejumlah fasilitas dan tunjangan bagi anggota parlemen.

Pemerintah mundur soal tunjangan — upaya meredam amarah

Di bawah tekanan publik, parpol-parpol dan pimpinan nasional menyetujui pencabutan atau pembekuan beberapa tunjangan dan fasilitas untuk wakil rakyat—sebuah konsesi yang dimaksudkan untuk meredakan kemarahan massa dan menunjukkan respons konkret terhadap tuntutan antikorupsi. Reuters dan Bloomberg melaporkan bahwa beberapa skema tunjangan telah disetujui untuk dikurangi atau ditangguhkan.

Penegakan hukum: penahanan, Propam, dan pemeriksaan internal

Kepolisian menyatakan sedang memproses sejumlah laporan: penyelidikan internal terhadap oknum aparat yang terlibat dalam insiden sebelumnya, penahanan pelaku pengrusakan dan penjarahan, serta kerja sama dengan institusi pengawas seperti Ombudsman. Propam disebutkan akan memeriksa dugaan pelanggaran prosedur oleh aparat yang bertugas pada peristiwa-peristiwa awal unjuk rasa. Beberapa media juga melaporkan adanya ratusan penangkapan di sejumlah daerah terkait aksi rusuh.

Dampak politik dan citra internasional

Peristiwa ini telah mendapatkan sorotan luas dari media internasional—dari Reuters, AP hingga SCMP—yang menempatkan aksi dan respons pemerintah dalam konteks lebih luas soal ketimpangan ekonomi, kepercayaan publik terhadap institusi, dan tekanan terhadap praktik elit politik. Pembatalan kunjungan presiden ke luar negeri, penyelenggaraan rapat darurat, serta pengumuman pembekuan tunjangan menunjukkan betapa krisis domestik ini berdampak langsung pada kebijakan dan diplomasi.

Suara masyarakat & ancaman lanjutan

Di media sosial, tagar protes dan dokumentasi insiden menyebar cepat—menjadi tekanan tambahan bagi pengambil kebijakan. Di sisi lain, ada kekhawatiran otoritas bahwa aksi yang berujung pada penjarahan rumah pejabat bisa memicu tindakan kekerasan lebih lanjut atau vigilante. Pemerintah mengimbau agar aspirasi disalurkan lewat saluran damai dan legal sementara berjanji mengusut tuntas semua dugaan pelanggaran, baik yang dilakukan massa maupun aparat.

Bagikan
Exit mobile version