Minggu, 7 September 2025 — Dalam konferensi pers yang digelar di Istana pada akhir Agustus, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa beberapa aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 Agustus menunjukkan tanda-tanda yang “mengarah pada makar dan terorisme”, dan menegaskan pemerintah akan menindak tegas aksi anarkis serta patroli keamanan ditingkatkan. Pernyataan itu muncul di tengah gelombang protes yang bermula dari kemarahan publik terhadap fasilitas dan tunjangan legislatif, yang kemudian berkembang menjadi konfrontasi luas di berbagai kota.
Sebagai respons politik yang langsung, pemerintah bersama pimpinan partai mengumumkan serangkaian langkah—termasuk pembekuan sejumlah tunjangan anggota DPR—untuk meredam gelombang amarah. Di sisi keamanan, pernyataan soal “makar” memberi dasar politik dan retorika untuk penegakan tindakan keras terhadap mereka yang dituduh melakukan anarkis. Namun penempatan kata-kata itu di panggung resmi Istana memicu perdebatan luas tentang batas antara menjaga ketertiban dan membatasi kebebasan berekspresi.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menanggapi serius klaim adanya upaya makar—mengingat tuduhan tersebut merupakan ranah pidana berat—dan meminta pemerintah menempuh jalur hukum yang transparan jika memang ada bukti, sambil memperingatkan agar narasi “makar” tidak dipakai untuk membatasi kebebasan berekspresi. LSM HAM dan organisasi masyarakat sipil juga mendesak agar setiap penegakan hukum dilakukan sesuai prosedur dan tidak mengkriminalisasi aktivisme damai.
Sejumlah akademisi politik dan hukum tata negara menilai pernyataan presiden berisiko tinggi bila tidak disertai bukti konkret. Mereka mengingatkan tiga hal: (1) Tuduhan makar harus dibuktikan secara hukum, (2) Labelisasi gerakan protes sebagai “makar” dapat meredam ruang protes sah dan menimbulkan efek chilling bagi kebebasan sipil, dan (3) penggunaan istilah berat ini bisa dipolitisasi untuk menyingkirkan lawan atau menutup kritik. Analisis internasional juga mencatat bahwa pesan keras tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan jangka pendek yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor.
Di jagat maya, reaksi bercampur. Sebagian warganet menyetujui tindakan tegas terhadap kerusuhan dan perusuh—terutama setelah laporan adanya penjarahan dan pembakaran—tetapi kelompok lain melihat pidato presiden sebagai upaya menyudutkan peserta unjuk rasa damai. Tagar yang mengkritik retorika “makar” dan tagar yang menuntut bukti saling berebut trending di platform seperti X, TikTok, dan Facebook. Sementara itu, platform sempat mengambil langkah teknis (seperti pembatasan fitur live) karena kekhawatiran penyebaran konten yang memprovokasi.
