Kathmandu, 10 September 2025 — Nepal kini berada di ambang krisis politik dan keamanan terbesar dalam satu dekade terakhir. Gelombang protes anti-korupsi yang dipimpin anak muda meledak menjadi kerusuhan massal, memaksa Perdana Menteri K.P. Sharma Oli menyatakan mundur. Situasi makin mencekam saat gedung parlemen diserang dan dibakar, mendorong evakuasi darurat anggota dewan dengan helikopter militer.
Di tengah kekacauan itu, tentara dikerahkan ke jalan-jalan ibu kota untuk meredam kerusuhan. Media lokal bahkan menyebut militer kini “mengambil alih” kendali negara, meski media internasional menilai langkah itu lebih sebagai operasi keamanan ketimbang kudeta resmi.
Kerusuhan pecah setelah demonstrasi damai menentang larangan media sosial berubah jadi bentrokan berdarah. Puluhan korban berjatuhan, ratusan luka-luka, dan kantor pemerintahan satu per satu diserbu massa.
Gedung parlemen Nepal menjadi sasaran terbesar: kaca pecah, dokumen berserakan, dan asap membumbung tinggi di langit Kathmandu. Anggota parlemen dievakuasi secara dramatis menggunakan helikopter, sementara tentara bersenjata lengkap menutup akses menuju kompleks pemerintahan.
“Langit malam penuh suara helikopter dan sirene. Rasanya seperti perang,” kata seorang warga yang menyaksikan evakuasi dari atap rumahnya.
Selain mundurnya Perdana Menteri, sejumlah media India dan regional mengabarkan Presiden Ram Chandra Poudel juga telah mengundurkan diri. Namun hingga kini, belum ada konfirmasi resmi. Beberapa media besar internasional — Reuters, AP, dan Al Jazeera — masih berhati-hati dan menekankan bahwa informasi tersebut perlu verifikasi lebih lanjut.
Kekacauan di Nepal langsung memicu reaksi internasional. PBB menyerukan penyelidikan independen atas penggunaan kekuatan berlebihan terhadap pengunjuk rasa. India dan Tiongkok — dua tetangga berpengaruh Nepal — mendesak dialog damai dan mengingatkan agar militer tidak mengambil alih politik secara permanen.
Sementara itu, banyak pengamat menilai krisis kali ini bisa mengubah wajah politik Nepal selamanya. “Jika kaum muda berhasil memaksa reformasi, ini bisa jadi awal babak baru demokrasi Nepal,” ujar seorang analis Asia Selatan.
