Purbaya Kaget: Tarif Cukai Rokok ‘57%’ — Pemerintah Disebut Perlu Kajian Ulang

Sabtu, 20 September 2025 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku terkejut saat mendapat laporan bahwa rata-rata tarif cukai hasil tembakau (CHT) kini mencapai sekitar 57 persen — sebuah angka yang menurutnya “tinggi amat” dan berpotensi membawa dampak besar pada industri, pekerja, dan penerimaan negara. Pernyataan ini memicu perdebatan: apakah kebijakan cukai saat ini terlalu menekan industri legal sehingga mendorong peredaran rokok ilegal dan mengancam jutaan pekerja, atau justru diperlukan demi kesehatan publik dan penerimaan negara?

Apa kata Menkeu Purbaya

• Saat ditanya awak media, Menkeu Purbaya menyinggung bahwa ia baru mengetahui angka rata-rata tarif cukai yang “menembus 57%” dan bereaksi dengan nada kaget. Ia bahkan melontarkan komentar yang viral: “tinggi amat, firaun lu”, menandakan ketidakcocokan antara angka tarif dan kondisi lapangan.

• Purbaya menyebut akan meninjau ulang kebijakan bila diperlukan dan menekankan perlunya kajian yang lebih mendalam, khususnya melihat implikasi terhadap tenaga kerja di pabrik rokok dan potensi lonjakan rokok ilegal. Ia juga menyinggung perlunya penguatan penindakan terhadap peredaran pita cukai palsu.

• Sebelumnya pemerintah tidak menaikkan tarif cukai untuk 2025 (PMK No.97/2024 menetapkan tarif dan HJE), tapi struktur tarif yang sudah ada membuat effective tax burden (rasio cukai terhadap HJE) cukup tinggi pada beberapa segmen produk. Purbaya mengingatkan bahwa setiap perubahan kebijakan cukai harus memperhitungkan dampak sosial ekonomi.

Data singkat: tarif & HJE

(Berikut ringkasan tarif cukai menurut PMK/aturan yang berlaku — untuk gambaran proporsi cukai terhadap harga jual eceran/HJE). Sumber: PMK & kompilasi media.

Catatan: angka rasio di atas hanya ilustrasi cepat; rata-rata 57% yang disebut Purbaya adalah gambaran beban cukai pada beberapa kelas produk/komposisi pajak, bukan persis sama untuk semua jenis rokok.

Reaksi pelaku industri, buruh, dan pengamat

• Industri & serikat pekerja mengeluhkan beban produksi dan potensi PHK: beberapa pabrik sudah melaporkan penurunan produksi dan inisiatif efisiensi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja di daerah penghasil tembakau. Mereka mendesak pemerintah menahan atau mengkaji ulang kenaikan tarif guna menjaga lapangan kerja.

• Pengamat fiskal mengingatkan agar kebijakan cukai jangan sekadar reaktif: bila terlalu tinggi tanpa mitigasi, efeknya bisa menurunkan penerimaan akibat meluasnya rokok ilegal; sebaliknya, cukai yang terukur bisa menjadi instrumen pengendalian konsumsi tembakau sekaligus sumber penerimaan negara.

• Publik & aktivis kesehatan pada sisi lain menegaskan bahwa cukai tinggi efektif menurunkan konsumsi rokok dan menyelamatkan kesehatan masyarakat jangka panjang — pertanyaan utama adalah bagaimana menyeimbangkan tujuan kesehatan publik dan dampak ekonomi lokal.

Isu peredaran rokok ilegal & pita cukai palsu

Purbaya dan sejumlah pejabat menyebutkan maraknya pita cukai palsu dan rokok ilegal menjadi masalah serius: jika tarif terlalu tinggi tanpa pengawasan ketat, peredaran ilegal akan meningkat dan merugikan negara. Penguatan penindakan dan perbaikan administrasi cukai menjadi bagian dari solusi yang diusulkan.

Implikasi fiskal & sosial

1. Penerimaan negara: cukai hasil tembakau tetap menjadi kontributor besar bagi APBN; pemerintah menargetkan penerimaan signifikan dari cukai (target penerimaan CHT di RAPBN 2026 yang disebutkan cukup besar). Namun perubahan struktur tarif harus memperhitungkan elastisitas permintaan & aliran rokok ilegal.

2. Pekerjaan & daerah penghasil tembakau: banyak keluarga tergantung pada industri rokok — dari petani tembakau, pekerja pabrik, hingga pedagang kecil. Kebijakan yang tiba-tiba dapat memicu PHK dan tekanan sosial di daerah tertentu.

3. Kesehatan publik: kenaikan cukai jangka panjang terbukti menurunkan prevalensi merokok—mengurangi beban biaya kesehatan di masa depan, tetapi dampak jangka pendek perlu mitigasi sosial.

• Menkeu Purbaya: “Saya tanya kan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57 persen — wah tinggi amat, firaun lu.” (reaksi publik yang diliput wartawan).

• Pengamat (ringkasan): “Kebijakan fiskal harus seimbang — antara mengamankan penerimaan, melindungi lapangan kerja, dan mencapai tujuan kesehatan.”