Sanggau,Halokalbar.com — Manajemen PT RRI-SIA angkat bicara menanggapi tuntutan serta pemberitaan yang beredar terkait surat dari Gempita dan polemik perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).
Pihak perusahaan menegaskan komitmennya dalam melakukan rehabilitasi menyeluruh di perkebunan hingga meluruskan informasi mengenai luasan lahan inti dan plasma.
Manager Humas PT RRI-SIA, Kunhardadi menjelaskan, sejak PT RRI resmi mengambil alih operasional PT SIA pada 15 Desember 2025 atau berjalan sekitar 11 bulan terakhir pihaknya telah melakukan pembenahan secara signifikan di berbagai lini.
Menurut Kunhardadi, rehabilitasi kebun PT SIA yang meliputi perbaikan infrastruktur, kultur teknis agronomi, etos kerja karyawan, operasional pabrik, hingga pola kemitraan saat ini sudah menunjukkan progres yang sesuai ekspektasi, meski pihaknya mengakui masih ada sejumlah aspek yang harus terus ditingkatkan.
“Pada saat kita masuk beroperasi tanggal 15 Desember 2025, praktis hampir semua jalan poros maupun jalan blok, baik di kebun inti maupun plasma, hampir tidak bisa dilewati. Terhitung sejak PT RRI mengelola PT SIA, perbaikan itu semua sudah dilakukan,” ujar Kunhardadi dalam keterangan resminya kepada media.
Ia menambahkan, kontribusi perusahaan di bidang infrastruktur bahkan melampaui area operasional kebun. Pihaknya turut memperbaiki akses jalan milik Pemerintah Daerah (Pemda) sepanjang lebih dari delapan kilometer yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan kebun inti.
“Kita bisa buktikan di lapangan. Jalan Pemda itu kita perbaiki, kita grade, dan kita compact. Sekarang kendaraan sekelas Innova saja sudah bisa melintas dengan lancar,” tegasnya.
Koreksi Data Luasan Kebun Inti dan Plasma
Selain persoalan rehabilitasi kebun,Kunhardadi juga meluruskan isu simpang siur mengenai luasan HGU yang disebut-sebut mencapai 11.000 hingga 16.000 hektare.
Ia memaparkan bahwa berdasarkan kesepakatan awal pola kemitraan antara petani penyerah lahan dan perusahaan di PT SIA, setiap penyerahan lahan seluas 7,5 hektar dibagi menjadi 0,5 hektar untuk fasilitas umum, 2 hektar dikembalikan kepada petani dalam bentuk kebun plasma siap panen, dan 5 hektar untuk kebun inti.
“Faktanya sekarang, luas kebun plasma kita mencapai 4.200 hektare. Jika mengacu pada pola kemitraan awal, seharusnya luas kebun inti minimal dua kali lipatnya atau sekitar 8.500 hektar.
Namun faktanya, HGU kebun inti kita yang tercatat hanya seluas 6.800 hektare, bahkan realisasi kebun inti kita hanya 6.200 hektar,” jelas Kunhardadi.
Menurutnya, data tersebut membuktikan bahwa tidak benar jika HGU perusahaan disebut mencapai 11.000 apalagi 16.000 hektar. Sebaliknya, perusahaan justru banyak mengalokasikan lahan untuk memenuhi hak kebun plasma masyarakat.
Soal Perpanjangan HGU dan Komunikasi
Terkait desakan sosialisasi mengenai proses perpanjangan HGU, Kunhardadi menilai hal tersebut telah terjawab secara gamblang dalam pertemuan resmi di Kantor Bupati Sanggau yang dihadiri oleh Asisten I, Asisten II, Kepala Bagian Perekonomian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak).
“Hasil pertemuan di kantor bupati kemarin sudah memberikan penjelasan yang akurat berdasarkan hukum bahwa perusahaan memiliki hak yang dilindungi undang-undang untuk mengajukan perpanjangan HGU,” katanya.
Meski demikian, manajemen PT RRI-SIA menyatakan tetap membuka pintu komunikasi bagi pihak manapun yang ingin berdialog secara konstruktif.
“Silahkan jika ada pihak yang ingin berkomunikasi, kita selalu terbuka. Namun tentu bukan untuk mengulang sosialisasi terkait hal-hal hukum perpanjangan HGU yang sebenarnya sudah dijelaskan secara tuntas oleh instansi-instansi berkompeten dalam pertemuan kemarin,” pungkas Kunhardadi.
(Red/Halokalbar.com)
