Jakarta, 16 Agustus 2025 — Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR/DPR di Gedung Nusantara, Presiden Prabowo Subianto menyoroti kinerja BUMN dan praktik remunerasi yang dianggap tidak masuk akal. Utamanya, ia menyebut kata asing “tantiem” sebagai bentuk “akal-akalan” yang membingungkan publik. Berikut liputan lengkapnya.
1. Kritik Tajam terhadap “Tantiem” Komisaris BUMN
-
Presiden menyoroti fenomena komisaris BUMN yang mendapatkan tantiem hingga Rp 40 miliar setahun meskipun rapatnya hanya sebulan sekali.
-
Ia menyebut istilah “tantiem” sebagai istilah asing yang sengaja dipakai agar publik tidak memahami maknanya. Bagi Prabowo, tidak masuk akal jika BUMN merugi namun komisarisnya tetap menerima tantiem besar.
2. Apa Sebenarnya “Tantiem” Itu?
-
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas kinerja.
-
Dalam peraturan Permen BUMN No. PER-02/MBU/2009, tantiem adalah penghasilan penghargaan bagi direksi, dewan komisaris, atau pengawas BUMN jika perusahaan meraih laba, atau menunjukkan peningkatan kinerja meski masih rugi.
-
Penetapan tantiem didasarkan pada indikator seperti pencapaian Key Performance Indicators (KPI) minimal 70%, dan memiliki persentase berbeda berdasarkan jabatan — seperti Direktur Utama (100% dari formula), Komisaris Utama (40%), dan anggota komisaris lainnya (36%).
3. Rencana Reformasi — Penghapusan Tantiem & Pengurangan Komisaris
-
Prabowo memberikan mandat kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk membenahi struktur dan remunerasi BUMN secara menyeluruh.
-
Ia mengusulkan pengurangan jumlah komisaris maksimal menjadi 6 orang — idealnya cukup 4–5 orang — dan penghapusan total pemberian tantiem.
4. Dampak Finansial dan Penghematan
-
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, memperkirakan penghapusan tantiem dapat menghasilkan penghematan hingga Rp 17–18 triliun per tahun.
-
Sementara itu, menurut kajian Danantara dan dilaporkan oleh Menteri Investasi, kebijakan ini diperkirakan dapat menghemat sekitar Rp 8 triliun per tahun dengan pendekatan konservatif.
5. Reaksi Publik dan Fraksi Parlemen
-
Puan Maharani menyambut kebijakan tersebut, menyarankan agar keuntungan BUMN lebih diarahkan untuk kepentingan publik dan perbaikan layanan.
Ringkasan Singkat
| Isu | Detail |
|---|---|
| Tantiem | Insentif berdasarkan laba/kinerja — dianggap Prabowo “akal-akalan” dan membingungkan publik. |
| Dampak Politik | Rencana penghapusan tantiem dan pengurangan komisaris dinilai sebagai penegasan reformasi BUMN. |
| Efek Finansial | Diperkirakan menekan beban negara dan BUMN hingga puluhan triliun rupiah per tahun. |
| Respons Publik | Positif — dorongan agar BUMN berfokus pada manfaat publik, bukan remunerasi berlebihan. |
Pidato kenegaraan kali ini menunjukkan bahwa Prabowo menempatkan reformasi BUMN sebagai prioritas. Dengan menyinggung praktik tantiem—yang ia sebut tidak adil dan tidak transparan—serta menebar target tegas, kebijakan ini berpotensi merubah lanskap tata kelola BUMN dalam jangka panjang. Kapasitas dan pelibatan publik dalam proses selanjutnya akan menjadi kunci keberhasilan reformasi ini.
