Rabu, 3 September 2025 – Unjuk rasa besar yang berlangsung yang melibatkan ribuan orang di ibu kota dan kota-kota besar lain — Jakarta, Bandung, Surabaya, Bengkalis, dan daerah-daerah provinsi — dengan tuntutan utama: pembatalan tunjangan perumahan anggota DPR, penghentian kekerasan aparat, penyelidikan atas kematian demonstran, serta perbaikan kondisi ekonomi. Bentrokan di beberapa lokasi memicu penggunaan gas air mata, tembakan peringatan / peluru karet, serta laporan luka dan korban jiwa dalam gelombang aksi sejak akhir Agustus.
Hotspot & Kondisi Lapangan (ringkas per kota)
Jakarta — DPR / Monas
Wanita dan kelompok sipil menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR dan Monas; beberapa kelompok memakai sapu sebagai simbol “membersihkan korupsi” dan menekankan protes damai, sementara aparat meningkatkan pengamanan di area tersebut. Total pasukan gabungan disiagakan untuk mengamankan demonstrasi di DPR (tercatat lebih dari 1.000 personel yang dikerahkan).
Bandung
Aksi mahasiswa di sekitar kampus memanas: polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa di dekat beberapa universitas. Laporan lokal menyebut puluhan polisi terluka saat pengamanan, dan aparat menegaskan komitmen menjaga ketertiban.
Surabaya & Jawa Timur
Rencana aksi di Surabaya disiapkan oleh kelompok mahasiswa dan elemen sipil; di beberapa kabupaten di Jawa Timur aksi menyorot tuntutan lokal seperti penurunan pajak kendaraan bermotor serta penuntasan dugaan korupsi dana hibah. Ada juga himbauan dari beberapa tokoh agar aksi ditunda demi keselamatan.
Daerah lain (Bengkalis, Medan, dsb.)
Aksi damai dan unjuk rasa lokal tercatat di sejumlah kabupaten/kota; misalnya ratusan mahasiswa berkumpul di Bengkalis menuntut respons DPRD setempat. Liputan daerah melaporkan variasi tuntutan — dari isu nasional (tunjangan DPR, kebijakan fiskal) hingga tuntutan daerah spesifik (pajak, kasus korupsi lokal).
Tuntutan Pengunjuk Rasa (inti yang berulang di banyak kota)
-
Cabut / revisi tunjangan perumahan besar untuk anggota DPR yang memicu kemarahan publik.
-
Penuntasan dugaan korupsi (kasus dana hibah, fasilitas pejabat) dan transparansi anggaran publik.
-
Penyelidikan independen atas kematian demonstran sejak 25 Agustus dan akuntabilitas aparat.
-
Perlindungan hak berkumpul damai — hentikan kriminalisasi demonstran dan penggunaan kekuatan berlebihan.
-
Tuntutan ekonomi: perbaikan subsidi / kebijakan pajak yang memberatkan, penurunan PBB (di beberapa daerah), dan perlindungan pekerja/buruh.
Tuntutan ini muncul konsisten di rilis aliansi mahasiswa, organisasi sipil, dan serikat buruh.
Korban & Dampak Kekerasan (angka & laporan awal)
Sejak gelombang protes akhir Agustus hingga aksi 3 September, beberapa laporan internasional dan nasional menyebut jumlah korban jiwa dan ratusan penangkapan — Reuters dan media lain melaporkan puluhan orang tewas dalam gelombang kerusuhan sebelumnya, sementara organisasi HAM lokal mendokumentasikan penggunaan peluru karet, gas air mata, dan penahanan massal. (Angka-angka masih berubah seiring verifikasi; gunakan angka resmi dari Komnas HAM & kepolisian untuk rilis akhir).
Respons Pemerintah & Aparat
Pemerintah menyatakan akan menjaga ketertiban dan menegaskan tindakan keamanan untuk mencegah anarki; sebagian pejabat menyebut ada indikasi upaya pengerahan unsur yang “mengarah pada kekerasan”, sehingga aparat diberi mandat tegas untuk mengamankan jalannya negara. Sementara itu, Komnas HAM, beberapa LSM, dan PBB menyerukan penyelidikan independen terhadap penggunaan kekuatan dan beberapa pernyataan internasional mengingatkan agar hak berkumpul dilindungi.
Reaksi Organisasi HAM & Publik
Organisasi seperti Transparency International Indonesia, Amnesty dan kelompok HAM lokal mengecam penggunaan kekerasan berlebihan dan mendesak dialog serta reformasi struktural. Media sosial menjadi saluran utama menyebarkan bukti video lapangan, permintaan bantuan hukum, dan kampanye solidaritas—tagar solidaritas beredar di platform X/Twitter dan jaringan lain, memperkuat tuntutan publik.
