Senin, 15 September 2025 – Penonton bioskop biasanya datang untuk melepas penat, membeli popcorn, lalu menikmati film. Tapi pekan lalu, sebelum layar menayangkan film utama, mereka justru disuguhi cuplikan berisi potongan kegiatan Presiden Prabowo Subianto lengkap dengan klaim capaian program pemerintah. Tayangan singkat itu sontak membuat kaget banyak penonton, dan kini menjadi bahan perbincangan nasional.
Video berdurasi singkat tersebut dikemas layaknya Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Cinema XXI menyebut iklan itu ditayangkan mulai 9–14 September 2025, sesuai jadwal ILM yang memang disediakan gratis untuk kepentingan publik. Setelah seminggu, penayangan dihentikan. Namun, jejaknya sudah terlanjur viral di media sosial.
Pihak Istana melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan menegaskan, tujuan penayangan video ini adalah sosialisasi program pemerintah, mulai dari capaian produksi beras, program makan bergizi gratis, hingga pengembangan koperasi desa.
Menurut Kementerian Komunikasi & Digital, bioskop hanyalah salah satu dari banyak kanal komunikasi publik. “Sama seperti televisi atau ruang publik lainnya, bioskop bisa digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat,” jelas pejabat Komdigi.
Reaksi penonton beragam. Ada yang merasa bangga melihat capaian pemerintah tampil di layar besar. Namun, tak sedikit pula yang merasa “terganggu.” Bagi mereka, bioskop adalah ruang hiburan, bukan tempat untuk menyerap pesan politik.
Di X (Twitter) dan Instagram, muncul komentar sarkastik: “Kalau mau nonton film, datangnya 10 menit telat biar lolos iklan Prabowo.” Netizen lain menilai tayangan itu terasa seperti kampanye, meski diklaim sebagai ILM.
Organisasi HAM pun ikut bersuara. Amnesty International Indonesia menyebut langkah ini berpotensi menjadi bentuk indoktrinasi, mengingat cara penyajiannya yang mirip propaganda politik. Mereka mendesak pemerintah memberi klarifikasi lebih transparan.
Cinema XXI buru-buru memberikan penjelasan. Mereka menegaskan tidak ada kontrak komersial, dan slot ILM memang selalu tersedia bagi pemerintah atau lembaga publik. Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) juga menambahkan, setiap jaringan bioskop memiliki kebijakan berbeda soal ILM, dan materi semacam itu umumnya tayang hanya dalam durasi singkat.
Kontroversi ini muncul karena benturan persepsi. Di satu sisi, pemerintah ingin memanfaatkan ruang publik baru untuk menjangkau masyarakat. Di sisi lain, penonton bioskop tidak mengharapkan “suntikan politik” ketika mereka membayar tiket film.
Pakar komunikasi menilai, penggunaan bioskop untuk ILM bukanlah masalah, asal pesan yang ditampilkan netral, berbasis data valid, serta tidak menonjolkan figur personal. Jika tidak, publik akan mudah menuduhnya sebagai kampanye terselubung.
