Sanggau,Halokalbar.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyoroti program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak memiliki wewenang penuh dalam penanganan program tersebut.
“Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, tidak diberi kewenangan sedikitpun dalam menangani MBG,” ujar Krisantus Kurniawan pada Selasa, 24 September 2025.
“Jadi, kita hanya diminta mendampingi, itu saja.”
Pernyataan ini muncul dari kekhawatiran Krisantus terhadap kualitas makanan yang akan disajikan kepada masyarakat Kalimantan Barat, terutama para siswa.
Ia menekankan bahwa tujuan program ini adalah menyediakan “makanan bergizi gratis,” bukan “makanan berpenyakit gratis.” tambahnya
Untuk memastikan standar kualitas, Krisantus telah melakukan peninjauan langsung ke salah satu dapur penyedia makanan. Ia meminta Badan Gizi Nasional untuk melakukan pengawasan ketat.
“Sebelum dibagikan, periksa dulu,” tegasnya. “Kalau sakit perut, ya Badan Gizi Nasional dulu yang sakit perut. Jangan sampai murid, masyarakat Kalimantan Barat.” ujar Wagub
Krisantus menambahkan, jika sampai terjadi kasus keracunan makanan di masyarakat Kalimantan Barat, maka Badan Gizi Nasional adalah pihak yang harus bertanggung jawab.
Ia menilai pengawasan yang ketat sangat penting untuk mencegah masalah kesehatan yang tidak diinginkan.
“Saya tidak ingin masyarakat Kalimantan Barat diracuni,” ungkap Krisantus.
Ia berharap makanan yang disajikan benar-benar berkualitas dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.(***)
#WagubKalbar #KrisantusKurniawan #MakananBergiziGratis #KualitasMakanan #BadanGiziNasional #KalimantanBarat #BeritaKalbar
Waspada Keracunan! Wagub Kalbar Minta Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis
