DPRD Sanggau Desak Perbaikan Cepat SDN 19 Tanjung Periuk, Dicky: Jangan Tunggu 2026, Itu Darurat!

Sanggau, Halokalbar.com – Kondisi kerusakan parah yang menimpa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 19 Tanjung Periuk, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, menuai reaksi keras dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau. Dicky, S.Hut,.

Anggota DPRD dari Komisi yang membidangi Pendidikan, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau agar segera mengambil tindakan darurat dan tidak menunda perbaikan hingga tahun 2026.

Menanggapi laporan dan foto-foto yang menunjukkan lantai ambruk, plafon jebol, serta kondisi lingkungan sekolah yang tidak layak, Dicky menyatakan bahwa kondisi SDN 19 Tanjung Periuk telah masuk kategori darurat.

“Ini bukan sekadar rusak ringan, ini adalah kerusakan struktural yang mengancam keselamatan anak-anak kita. Saya sudah lihat fotonya, lantainya ambruk, terasnya sudah tidak bisa dilewati. Ini sangat berbahaya,” tegas Dicky saat dihubungi oleh Halokalbar.com, Kamis 25 September 2026

Dicky juga secara khusus menyoroti informasi yang beredar di kalangan warga yang menyebutkan bahwa perbaikan sekolah baru akan dianggarkan dan dilaksanakan pada tahun 2026.

“Jika benar ada informasi perbaikan baru masuk anggaran 2026, itu sangat tidak bisa diterima. Pendidikan adalah prioritas, apalagi ini menyangkut keselamatan. Pemkab Sanggau, melalui Dinas Pendidikan dan dinas terkait lainnya, harus segera mengalokasikan anggaran darurat atau menggunakan dana tak terduga untuk perbaikan secepatnya,” tambahnya.

Menurutnya, penundaan perbaikan hingga dua tahun ke depan sama saja dengan membiarkan risiko fatal terjadi pada siswa dan guru.

Ia meminta Pemkab Sanggau untuk segera melakukan audit teknis terhadap bangunan tersebut dan memastikan bahwa proses belajar mengajar tidak terganggu atau dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.

“Kami dari DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan detail mengenai perencanaan anggaran dan langkah darurat apa yang akan diambil. Jangan sampai hanya karena alasan administrasi atau perencanaan, hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang aman diabaikan. Keselamatan siswa adalah yang utama,” tutup Dicky, S.Hut. (***)