Sabtu, 27 September 2025 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan untuk menanggulangi malnutrisi kini berujung pada krisis kepercayaan: bukan hanya pelajar, sejumlah ibu hamil dan ibu menyusui di beberapa daerah dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi paket MBG — memaksa Badan Gizi Nasional (BGN), dinas kesehatan, BPOM, dan aparat penegak hukum bergerak cepat untuk mencari penyebab.
Insiden terbaru tercatat di wilayah Bandung Barat (Cipongkor) dan sejumlah daerah lain—Bandung Barat melaporkan ratusan korban, termasuk ibu menyusui yang harus mendapatkan perawatan di posko kesehatan setempat; sementara di Banggai dan Ketapang ratusan siswa juga terkena dampak dan menu yang dicurigai sudah dikirim untuk pengujian laboratorium. BGN telah menurunkan tim investigasi ke lokasi-lokasi terdampak.
Ibu hamil dan ibu menyusui lebih rentan terhadap efek toksin dan gangguan gizi: perubahan fisiologis kehamilan (mis. imunitas & metabolisme yang berubah) membuat reaksi terhadap kontaminan makanan bisa berbeda dan berisiko pada janin atau bayi menyusu. Paparan toksin tertentu juga dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan bayi; karena itu kasus yang melibatkan kelompok ini mendapat perhatian khusus dari Kemenkes dan organisasi medis.
Penyelidikan saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium dari BPOM dan lembaga terkait. Dugaan sementara di beberapa lokasi meliputi kontaminasi bakteri/pathogen, praktek pengolahan yang buruk, atau bahan baku yang tidak sesuai standar (mis. ikan atau produk olahan yang kedaluwarsa). BGN menyebut sampel makanan dari Banggai akan dikirim ke BPOM Palu untuk uji lebih lanjut. Sementara itu Bareskrim memberi asistensi pada polda-polda yang menangani kasus ini agar pengumpulan bukti dan forensik pangan berjalan seragam.
BGN meminta maaf dan menerjunkan tim pengawas keamanan pangan; mereka juga menerapkan SOP baru—mewajibkan sertifikasi koki SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dan pendampingan di dapur mitra—serta menghentikan operasi dapur yang dicurigai sampai audit selesai. Kemenkes dan BPOM ikut serta mengambil sampel dan memantau kondisi korban di posko kesehatan. Bareskrim Polri menyatakan akan memberikan asistensi teknis agar penanganan kasus lintas wilayah berjalan terkoordinasi.
“Saya diberi paket MBG, lalu segera pusing dan muntah. Saya menyusui bayi, jadi khawatir kalau apa yang saya makan memengaruhi ASI,” kata salah satu ibu menyusui yang dievakuasi di Cipongkor. Kelompok orang tua meminta transparansi tentang bahan baku, pemasok, dan proses kontrol kualitas sebelum program dilanjutkan. Tekanan emosional juga tinggi: selain kesehatan, stigma dan rasa takut mengonsumsi bantuan gizi menjadi ancaman bagi tujuan program.
Data sementara yang beredar menunjukkan celah besar dalam sertifikasi dan higiene dapur: Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut dari ribuan dapur MBG hanya puluhan yang tercatat memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) — sebuah indikator penting yang kini jadi fokus audit. Praktik pengadaan bahan, rantai dingin, pelatihan tenaga dapur, dan prosedur distribusi menjadi titik lemah potensial yang harus diperbaiki.
Selain efek kesehatan akut, kasus ini bisa mengikis kepercayaan masyarakat pada program yang dimaksudkan untuk menurunkan stunting dan kekurangan gizi. Jika kepercayaan runtuh, partisipasi keluarga menurun dan target gizi nasional bisa terganggu. Di sisi lain, kegagalan pengawasan juga membuka risiko hukum dan politis bagi pihak penyelenggara dan mitra penyedia.
