Nilai Ceramah JK Menyesatkan, Pemuda Katolik Kalbar Desak Tokoh Bangsa Minta Maaf

Sanggau,Halokalbar.com – Pengurus Komisariat Daerah (Komda) Pemuda Katolik Kalimantan Barat menyatakan sikap tegas mendukung penuh langkah Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik yang melaporkan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), ke Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut resmi dilayangkan oleh Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, bersama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) pada Senin malam, 12 April 2026.

Dasar pelaporan tersebut adalah isi ceramah Jusuf Kalla di sebuah rumah ibadah yang dinilai memuat narasi menyesatkan serta memicu kegaduhan publik.

Ketua Pemuda Katolik Komda Kalbar, Hubertus V. Wake, menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan langkah konstitusional untuk meredam konflik yang mulai liar di media sosial.

“Kami mendukung penuh sikap Ketua Umum. Isi ceramah tersebut sudah mengarah pada hal yang menyesatkan dan menimbulkan kegaduhan. Langkah hukum ini penting karena pro-kontra yang terjadi berpotensi memicu perselisihan antar anak bangsa,” ujar Wake dalam keterangannya.


Wake menyayangkan narasi dalam ceramah JK yang dianggap tidak merefleksikan ajaran Kristiani yang sebenarnya. Ia menilai, penyampaian informasi yang tidak utuh dari seorang tokoh bangsa sangat berisiko menciptakan pemahaman yang salah di masyarakat awam.

“Pengetahuan yang setengah-setengah disampaikan oleh tokoh bangsa itu bahaya. Hal itu bisa menjadi legitimasi bagi masyarakat yang tidak memahami secara utuh ajaran agama kami,” tambahnya.

Meskipun pihak Jusuf Kalla belum memberikan tanggapan resmi, Pemuda Katolik Komda Kalbar mendesak beberapa poin penting demi mendinginkan suasana.

Mengharapkan penegak hukum segera bertindak profesional guna menghindari eskalasi ketegangan di masyarakat,serta Mengharapkan Jusuf Kalla secara ksatria meminta maaf atas narasi ceramah yang dianggap tidak relevan dengan praktik keagamaan umat.

Jalur Hukum sebagai Solusi: Mengingat dialog sebelumnya tidak mendapat tanggapan berarti, jalur hukum diharapkan menjadi jalan keluar yang adil.

“Kami ingin memastikan bahwa toleransi di Indonesia tetap terjaga dengan cara saling menghormati ajaran agama masing-masing tanpa memberikan narasi yang keliru di ruang publik,” pungkas Wake.(***)