RDP Komisi XIII: Paolus Hadi Desak KSP Objektif Kelola Isu Strategis Daerah

Jakarta,Haloklbar.com – Anggota Komisi XIII DPR RI, Paolus Hadi, S.IP., M.Si., menyampaikan kritik tajam terkait perbandingan anggaran pembangunan antarwilayah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, Senin 13 April 2026 kemarin.

Mantan Bupati Sanggau dua periode ini menyoroti isu hangat mengenai perbandingan anggaran antara Kalimantan Barat dan Jawa Barat yang belakangan memicu diskusi publik. Menurutnya, membandingkan kedua wilayah tersebut secara sederhana adalah langkah yang tidak proporsional.

“Perbandingan itu tidak tepat. Ada perbedaan signifikan, baik dari jumlah penduduk maupun luas wilayah yang sangat ekstrem di Kalimantan Barat,” ujar Paolus Hadi.

Paolus mendesak KSP untuk melakukan analisis mendalam dan objektif terkait kondisi riil di lapangan. Ia berharap tidak ada lagi kebijakan pemotongan anggaran yang dipukul rata tanpa melihat tantangan infrastruktur di daerah yang luas seperti Kalbar.

Hal ini dinilai penting agar narasi pusat tidak menimbulkan kegaduhan di tingkat lokal dan memastikan keadilan fiskal bagi wilayah di luar Pulau Jawa.

Selain masalah anggaran, legislator asal Kalimantan Barat ini juga menekankan pentingnya peran KSP dalam mengelola isu strategis nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan persoalan koperasi. Ia meminta KSP memberikan penjelasan resmi agar masyarakat tidak terpapar informasi simpang siur yang marak di media sosial.

“KSP harus menjadi jembatan yang efektif antara kepentingan Presiden dan realitas sosial masyarakat. Perlu ada kanal aspirasi yang lebih transparan agar kendala di bawah bisa langsung terverifikasi,” tambahnya.

Sebagai bentuk pengawasan, Paolus Hadi mengusulkan agar setiap deputi di KSP memiliki sistem pelaporan dan verifikasi penyelesaian masalah yang terintegrasi.

Hal ini bertujuan agar DPR RI dapat memantau sejauh mana efektivitas kerja KSP dalam menuntaskan persoalan-persoalan di daerah secara nyata.

“Kita butuh bukti penyelesaian, bukan sekadar laporan kegiatan. Masyarakat di daerah menunggu peran aktif KSP untuk menjembatani aspirasi mereka ke pusat,” pungkasnya. (***)