SANGGAU, HALOKALBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mematangkan langkah transformasi pelayanan kesehatan di tingkat tapak. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, mendorong percepatan integrasi Posyandu menjadi layanan kesehatan primer guna memitigasi berbagai masalah kesehatan masyarakat secara lebih optimal.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kegiatan Tim Pembina (TP) Posyandu di salah satu hotel di Sanggau, Kamis 22 Oktober 2026
Yohanes Ontot mengungkapkan bahwa progres transformasi Posyandu di Kabupaten Sanggau menunjukkan tren positif. Dari target yang ditetapkan, capaian integrasi layanan kini telah menyentuh angka 82,9 persen.
Melihat capaian tersebut, ia meminta para camat di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau untuk mengambil peran lebih strategis dan aktif mengawal pelaksanaan program di wilayah kerja masing-masing.
“Transformasi ini sangat penting untuk memitigasi berbagai persoalan kesehatan langsung dari tingkat desa dan kecamatan. Oleh karena itu, para camat harus lebih proaktif karena implementasinya sebagian besar berada di wilayah mereka,” ujar Yohanes Ontot.
Selain penguatan peran jajaran kecamatan, Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung penuh program intervensi kesehatan dasar ini.
Terkait aspek pembiayaan, ia menjelaskan bahwa penguatan layanan primer ini didukung penuh oleh penganggaran pemerintah pusat maupun daerah. Langkah terpadu ini menjadi bagian penting dari komitmen nasional dalam menyambut visi Indonesia Emas 2045, termasuk percepatan penanganan stunting dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kader Posyandu dan perangkat yang ada merupakan garda terdepan dalam menyiapkan SDM berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Penanganan stunting memerlukan kolaborasi semua pihak,” tegasnya.
Menanggapi tantangan di lapangan, Yohanes Ontot turut memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan kader Posyandu. Menurutnya, kapasitas kader yang ada sudah cukup baik, namun memerlukan pembinaan berkelanjutan serta dukungan insentif yang memadai.
Ia pun menginstruksikan dinas terkait untuk mengusulkan penyesuaian honorarium bagi para kader ke tingkat provinsi maupun kementerian.
“Kader mengurus balita hingga lansia. Jika insentifnya tidak memadai, tentu sulit menjaga semangat kerja mereka di lapangan. Kami mendorong agar ada peningkatan honorarium yang lebih layak dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
Pemkab Sanggau dipastikan bakal terus menjaga kolaborasi lintas sektor—termasuk keterlibatan organisasi wanita seperti PKK, GOW, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP)—agar penanganan stunting dan penguatan layanan primer berjalan beriringan secara konsisten.
