Paolus Hadi Tinjau Imigrasi Entikong: Dorong Inovasi Edukasi dan Perketat Pengawasan Perbatasan

Entikong,Sanggau-Halokalbar.com
Anggota Komisi XIII DPR RI, Paolus Hadi, melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong pada Rabu, 29 April 2026 kemarin

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kualitas pelayanan publik serta memetakan strategi pengawasan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

Dalam arahannya, Paolus Hadi menekankan bahwa penguatan beranda depan negara tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat lokal.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah inovasi edukasi melalui program pengajaran bahasa Inggris bagi warga di sekitar perbatasan.

Menurut Paolus Hadi, literasi dan kemampuan komunikasi masyarakat lokal memiliki korelasi kuat dengan kesadaran hukum keimigrasian.

“Program pengajaran bahasa Inggris bagi warga lokal bukan sekadar peningkatan skill, tapi bagian dari strategi edukasi untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dengan pemahaman yang lebih baik, warga tidak mudah tergiur bujuk rayu jalur ilegal,” ujarnya.

Selain inovasi edukasi, kunjungan ini juga menyoroti kendala teknis yang dihadapi masyarakat lokal terkait kebijakan dokumen perjalanan dari pihak Malaysia.

Pembatasan ini dinilai berdampak pada mobilitas warga yang memiliki keterikatan sosial-ekonomi di wilayah perbatasan.

Paolus Hadi berkomitmen untuk membawa aspirasi ini ke tingkat parlemen. “Kami mencatat adanya pembatasan dokumen perjalanan yang diberlakukan Malaysia bagi warga kita.

Hal ini perlu dikoordinasikan lebih lanjut di tingkat pusat agar ada solusi diplomatik yang tidak merugikan masyarakat perbatasan,” tambahnya.

Usulan Penambahan SDM dan Jalur Khusus Pemuda Perbatasan
Guna memperkuat kedaulatan negara, mantan Bupati Sanggau dua periode ini mengusulkan adanya keterlibatan aktif tokoh masyarakat dalam pengawasan jalur-jalur tidak resmi atau “jalur tikus” yang masih rawan pelanggaran.

Ia juga mendorong adanya jalur pendidikan atau rekrutmen khusus bagi pemuda lokal di wilayah perbatasan untuk menjadi bagian dari personel pengamanan atau keimigrasian.

“Aspirasi dari lapangan ini, mulai dari kebutuhan infrastruktur hingga penguatan regulasi, akan kami bawa ke rapat kerja bersama kementerian terkait. Fokus kita adalah memastikan keamanan perbatasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga melalui kebijakan imigrasi yang inklusif,” tegas Paolus.

Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih pada perbaikan fasilitas dan penambahan sumber daya manusia di titik-titik krusial perbatasan Kalimantan Barat.(***)