HALOKALBAR.COM, SANGGAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau menjadi salah satu dari empat daerah di Kalimantan Barat yang tidak masuk dalam daftar penerima hibah penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun anggaran 2026 dari Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan tersebut memicu kekecewaan dari Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Karhutla yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena. Kekecewaan ini disampaikannya usai menghadiri rapat koordinasi bersama Pemkab Sekadau pada Rabu, 16 September 2026.
Susana menilai Kabupaten Sanggau seharusnya menjadi prioritas perhatian pemerintah pusat. Pasalnya, wilayah ini berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga persoalan asap dan Karhutla kerap menjadi isu nasional maupun internasional.
“Sanggau tidak masuk dalam daftar penerima bantuan, padahal kita sudah dua kali menetapkan status tanggap darurat Karhutla,” ujar Susana.
Lebih lanjut, Susana berharap Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Kalbar Ria Norsan, serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dapat meninjau kembali keputusan tersebut agar Pemkab Sanggau mendapatkan perlakuan dan bantuan yang setara dengan kabupaten/kota lain di Kalbar.
Ia memaparkan bahwa saat ini Pemkab Sanggau sedang melakukan efisiensi anggaran daerah. Kondisi tersebut menyulitkan alokasi dana operasional untuk penanganan Karhutla serta dampak kabut asap yang ditimbulkannya.
“Tentu kami kecewa karena bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk operasional penanganan bencana di lapangan, apalagi saat ini daerah sedang melakukan efisiensi anggaran,” pungkasnya.
