Sambas – Halokalbar.com
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Sambas Bergerak mengepung Gedung DPRD Sambas pada hari Senin, menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Aksi ini dipicu oleh dugaan pemborosan anggaran yang ironisnya terjadi di tengah masalah kesejahteraan masyarakat, termasuk nasib guru honorer.
Dalam orasinya, Luffi Ariadi dari Aliansi Insan Cita menyoroti alokasi anggaran yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Ia menyebutkan, berdasarkan analisis mereka, 70% APBD Sambas habis untuk belanja rutin birokrasi. Yang paling disorot adalah anggaran sebesar Rp5 miliar yang dialokasikan untuk biaya makan dan minum pejabat.
“Akibat alokasi yang salah arah, kepentingan rakyat ternodai. Jalan rusak dibiarkan, pelayanan kesehatan minim, pendidikan terbengkalai, sementara pokir DPRD justru menjadi bancakan proyek,” ujar Luffi.
Ia juga menuding adanya praktik “pokok-pokok pikiran” (pokir) DPRD yang dianggap sarat kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga mengganggu arah pembangunan yang seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan publik.
Situasi ini semakin kontras dengan keluhan puluhan guru honorer di Sambas beberapa waktu lalu. Mereka memprotes Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 8 Tahun 2025 yang memangkas drastis alokasi anggaran honor dari 50% menjadi hanya 20%.
Menanggapi kondisi ini, Aliansi Sambas Bergerak mendesak DPRD untuk segera melakukan evaluasi total terhadap APBD.
Mereka juga menuntut agar struktur anggaran dibuka secara publik dan menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam proses bedah anggaran tersebut.
Aliansi menegaskan, aksi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari gerakan yang lebih besar demi memastikan APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
