Jakarta — Haloklbar.com
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2025 yang berisi perubahan atas Perpres Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan petunjuk teknis pada beberapa bidang DAK Fisik agar selaras dengan rencana kerja pemerintah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
Beberapa ketentuan dalam Perpres sebelumnya diubah, salah satunya adalah Pasal 9. Peraturan baru ini menyisipkan dua ayat, yaitu ayat (1a) dan (1b). Dengan perubahan ini, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik tahun anggaran berjalan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Laporan ini harus disampaikan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berikutnya.
Apabila terjadi gangguan pada sistem informasi yang mengakibatkan kegagalan dalam penyampaian atau pemrosesan laporan, batas waktu penyampaian dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan antara pihak terkait.
Pihak-pihak yang dimaksud meliputi kementerian yang mengelola urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang mengurus bidang perencanaan pembangunan nasional, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
Laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik ini minimal harus memuat capaian indikator, kendala, dan data pendukung.
Laporan tersebut akan menjadi pertimbangan penting dalam penilaian usulan DAK Fisik untuk tahun anggaran berikutnya.
Selain itu, Perpres ini juga menghapus ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024.
Meskipun demikian, Petunjuk Teknis DAK Fisik untuk beberapa bidang, seperti Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata, Jalan, Transportasi Perdesaan, Pertanian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Infrastruktur Energi Terbarukan yang telah ditetapkan berdasarkan Perpres Nomor 57 Tahun 2024, masih dapat digunakan untuk pelaksanaan pelaporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik Tahun Anggaran 2024.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2025, saat diundangkan.
Sumber: djpk.kemenkeu
Pemerintah Lakukan Perubahan Atas Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
