Miri, Sarawak – Haloklbar.com
Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Sarawak, Malaysia, untuk memajukan kawasan perbatasan semakin diintensifkan dalam Sidang Komite Kerja Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (KK SOSEK MALINDO) ke-38.
Pertemuan penting yang digelar di Imperial Hotel Miri, Sarawak, pada tahun 2025 ini secara khusus menyoroti penguatan konektivitas lintas batas dan optimalisasi fungsi Pos Lintas Batas Negara (PLBN), termasuk di Perbatasan Entikong.
Delegasi Kalbar yang dipimpin oleh Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si., selaku Ketua KK Sosek Malindo Provinsi Kalbar, membawa sejumlah usulan krusial, didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau.
Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot hadir langsung, di Dampingi Plt. Kabag Kerjasama dan Perbatasan Kabupaten Sanggau Marina Rona, menegaskan posisi strategis Sanggau sebagai gerbang utama perbatasan darat di Kalimantan, menjadikannya kunci keberhasilan Sosek Malindo.
Tiga Pilar Utama Peningkatan Ekonomi Perbatasan
Dalam forum bilateral ini, isu-isu di Bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Perhubungan mendominasi pembahasan.
Capaian seperti diaktifkannya kembali Penerbangan Internasional Pontianak-Kuching menjadi momentum positif yang harus diikuti dengan langkah konkret lainnya.
Kalbar secara khusus mendesak agar seluruh PLBN Terpadu dapat beroperasi secara optimal, melayani perlintasan orang, barang, dan kendaraan.
Berikut usulan utama yang dibahas untuk memperkuat ekonomi perbatasan dan konektivitas:
Optimalisasi PLBN yang Ada: Memastikan PLBN Entikong di Sanggau dan PLBN lainnya berfungsi maksimal untuk kemudahan arus barang dan jasa.
Pembukaan Jalur Baru: Mendorong realisasi pembangunan PLBN Sei. Kelik (Sintang) dan pembukaan jalur perlintasan baru seperti Jagoi Babang-Serikin serta Teluk Melano (Sarawak) – Temajuk (Kalbar).
Penyelesaian Isu Teknis: Menyelesaikan masalah-masalah praktis seperti pergerakan jenazah antarnegara dan regulasi pengoperasian Pos Lintas Batas.
Selain isu ekonomi, Sidang ke-38 ini juga menempatkan keamanan dan kesehatan publik sebagai agenda penting.
Kerjasama lintas batas ini bertujuan mengatasi ancaman non-ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat.
Pengerusi Sosek Malindo Sarawak, Dato Sri Dr Muhammad Abdullah, menekankan perlunya kerjasama yang kuat antara agensi keamanan untuk menekan aktivitas kejahatan rentas sempadan (kejahatan lintas batas) dan mencegah ketirisan pendapatan negara.
Isu-isu krusial non-ekonomi yang dibahas meliputi:
Pencegahan penyebaran bibit penyakit.
Pengendalian asap (jerebu) dari kebakaran hutan dan lahan.
Di akhir sidang, Dato Sri Dr Muhammad Abdullah juga mengusulkan agar Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dapat dilibatkan dalam Sidang Sosek Malindo di masa depan, membuka potensi kerjasama yang lebih luas di Pulau Kalimantan.
Dengan semangat kebersamaan, Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si., optimis bahwa seluruh kesepakatan yang dihasilkan akan terlaksana, memberikan dampak signifikan bagi kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Perbatasan Kalbar-Sarawak.(***)
