Sekadau, Haloklbar.com – Anggota Komisi IV DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) II Kalimantan Barat, Paolus Hadi, terus berkomitmen memperkuat sektor pertanian di wilayahnya.
Langkah nyata ini ditunjukkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang digelar di Aula Hotel Vinca Borneo, Kabupaten Sekadau, Jumat 19 Desember 2025
Dalam agenda tersebut, Paolus Hadi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian pupuk agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani yang berhak.
Paolus Hadi memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.
Menurutnya, kebijakan ini adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani.
“Tentu saya dari Komisi IV DPR RI sangat mengapresiasi kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Keberpihakan terhadap para petani di Indonesia, salah satunya di Kalimantan Barat, semakin nyata. Kebijakan ini sangat meringankan beban petani dalam mewujudkan swasembada pangan,” tegas legislator dari PDI Perjuangan tersebut.
Mantan Bupati Sanggau dua periode ini menjelaskan bahwa pupuk merupakan kebutuhan strategis nasional.
Melalui Bimtek ini, para petani diberikan wawasan mendalam mengenai mekanisme aturan baru serta hak dan kewajiban mereka dalam pengajuan kebutuhan pupuk.
“Pupuk bersubsidi harus dikelola dengan tepat sasaran, akuntabel, dan transparan. Agenda ini bertujuan agar petani bisa mendapatkan pupuk dengan lebih mudah tanpa ada kendala birokrasi yang merugikan,” ujar Paolus.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya secara intensif mengawal persoalan ini di tingkat pusat.
“Saya selalu melakukan pertemuan dengan Menteri terkait dan PT Pupuk Indonesia untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan. Harga di kios harus sesuai ketentuan. Jika ditemukan pelanggaran, maka evaluasi tegas harus dilakukan,” tambahnya.
Paolus Hadi juga mengingatkan petani mengenai komoditas yang mendapatkan subsidi. Berdasarkan aturan yang berlaku, subsidi pupuk hanya diberikan untuk 9 jenis tanaman tertentu, di luar sektor kelapa sawit.
Hal ini bertujuan untuk menggenjot produktivitas pangan pokok nasional.
Kehadiran Paolus Hadi di tengah-tengah petani Sekadau disambut dengan antusias.
Salah satu perwakilan petani menyatakan rasa syukur atas pencerahan yang diberikan terkait aturan terbaru pendistribusian pupuk.
“Kami bersyukur dengan hadirnya Bapak Paolus Hadi. Sekarang kami mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai aturan baru dan bagaimana cara mengajukan kebutuhan pupuk bersubsidi dengan benar,” ungkap salah seorang peserta.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, DPR, dan petani dalam menjaga ketahanan pangan di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sekadau.(***)
