Cetak Pemimpin Berintegritas, Pemuda Katolik Kalbar Gelar KKM dan Sekolah Politik

Pontianak, Halokalbar.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, memberikan dukungan penuh terhadap agenda Kursus Kepemimpinan Menengah (KKM) dan Sekolah Politik yang diinisiasi oleh Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Kalimantan Barat.

Dukungan tersebut ditegaskan Wagub Krisantus saat menerima audiensi jajaran pengurus Pemuda Katolik Komda Kalbar di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Rabu 15 April 2026

Ketua Pemuda Katolik Komda Kalbar, Hubertus V. Wake, mengungkapkan bahwa kegiatan ini mengusung tema “Membentuk Kader Pemimpin Katolik yang Visioner, Berintegritas, dan Siap Berperan dalam Demokrasi”. Rencananya, acara akan dipusatkan di PSE Keuskupan Agung Pontianak pada 17-19 April 2026 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Wagub Krisantus Kurniawan berharap kegiatan ini mampu menjadi wadah penempatan bagi calon pemimpin masa depan yang memiliki militansi dan integritas tinggi.

“Kami mendukung penuh kegiatan ini. Harapannya, lahir kader-kader Pemuda Katolik yang mampu mewujudkan demokrasi yang sehat di Kalimantan Barat,” ujar Krisantus.

Tak hanya memberikan dukungan moral, Krisantus juga mengonfirmasi kesediaannya untuk hadir langsung membuka acara tersebut secara resmi.

Di tempat yang sama, Hubertus V. Wake mengapresiasi respons positif dari Pemerintah Provinsi. Ia menegaskan bahwa KKM dan Sekolah Politik merupakan agenda wajib organisasi guna membekali kader menghadapi dinamika politik nasional maupun daerah.

“Kami berterima kasih atas kesediaan Bapak Wakil Gubernur. Kami berharap ini menjadi kolaborasi nyata antara Pemuda Katolik dan Pemerintah Provinsi dalam membangun daerah,” tutur Wake.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Sekretaris Komda Kalbar Teofelus Boni, Ketua Panitia Antoni Riyanto, serta jajaran pengurus inti lainnya seperti Srilinus Lino dan Gregorius Riyatno.

Melalui kegiatan ini, Pemuda Katolik Kalbar berkomitmen mencetak pemimpin yang cerdas secara intelektual dan memiliki moralitas kuat untuk mengawal proses demokrasi di Indonesia.(***)