HALOKALBAR.COM, SANGGAU – Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Pemerintah Kabupaten Sekadau menggelar rapat koordinasi (Rakor) lintas daerah guna merumuskan peningkatan struktur ruas jalan koridor yang menghubungkan kedua wilayah administrasi tersebut.
Rapat strategis yang berlangsung di Ruang Daranante, Kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sanggau pada Rabu, 16 September 2026 ini memfokuskan pembahasan pada pembenahan akses jalan penghubung guna memperlancar mobilitas masyarakat dan arus barang.
Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, Plt Kepala Dinas PUPR Sanggau Aris Sudarsono, Kaban Kesbangpol Libertus Toto Martono, perwakilan Bapperida Sanggau, serta jajaran pejabat Pemkab Sekadau di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan (As II) Setda Sekadau Sandae, Ketua Komisi II DPRD Sekadau Yodi Setiawan, dan Kadis PUPR Sekadau Heri Handoko Susilo. Selain unsur pemerintahan, hadir pula perwakilan perusahaan perkebunan dari kedua kabupaten.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur jalan antarwilayah di Kalimantan Barat.
Menurut Susana, koridor jalan Sanggau–Sekadau memiliki peran yang sangat vital, tidak hanya sebagai sarana perlintasan antar-kabupaten, tetapi juga sebagai urat nadi perekonomian kawasan.
“Koridor jalan Sanggau–Sekadau ini memiliki nilai strategis bagi konektivitas wilayah, mobilitas warga, hingga pergerakan komoditas pertanian dan perkebunan. Ruas ini berperan penting dalam menekan biaya logistik dan membuka akses pusat kawasan produksi menuju fasilitas pelayanan dasar,” ujar Susana.
Adapun cakupan jalur koridor jalan yang dibahas meliputi titik rute mulai dari Jalan SP 2 menuju Sekadau, jalan Kedul menuju Balai Sebut, jalan Transmigrasi, jalan Abdul Fattah, jalan Permata, hingga jalan Semuntai menuju Malan yang terhubung ke jalan Timpuk hingga batas Kabupaten Sekadau.
Pemerintah Daerah tidak menampik bahwa kondisi sebagian ruas pada koridor tersebut masih menjadi tantangan bersama. Sejumlah titik dilaporkan masih berupa perkerasan kerikil dan tanah dengan tingkat kerusakan yang cukup berat.
Kondisi tersebut dinilai mengganggu keselamatan pengguna jalan, memperlambat arus moda transportasi, serta memicu pembengkakan biaya distribusi komoditas lokal.
Melalui kesepakatan koordinasi ini, kedua pemkab bertekad mendorong percepatan penanganan teknis dan peningkatan struktur jalan agar konektivitas antar-kabupaten semakin mantap dan mampu menopang integrasi pembangunan di wilayah Kalimantan Barat.
