Rabu, 3 September 2025 – Presiden Prabowo Subianto menghadiri parade militer di Beijing pada 3 September 2025, meski sebelumnya sempat menunda perjalanan karena kerusuhan domestik — keputusan yang memicu kecaman dari sebagian aktivis, akademisi, dan pengguna media sosial yang menilai kepergian itu tidak peka terhadap krisis dalam negeri. Pemerintah membela langkah tersebut sebagai agenda diplomatik penting; sementara organisasi HAM dan partai politik menuntut prioritas penanganan situasi domestik.

Kunjungan singkat ke China — fakta perjalanan

• Presiden Prabowo tiba di Beijing untuk menghadiri peringatan “Victory Day” / parade militer yang digelar pada 3 September. Kehadirannya di platform kehormatan bersama sejumlah pemimpin dunia dikonfirmasi oleh liputan internasional.

• Sebelumnya, Prabowo sempat menunda kunjungan karena protes yang merebak di dalam negeri — namun akhirnya memutuskan berangkat dengan delegasi terbatas. Pemerintah menyatakan agenda itu bersifat strategis dan tidak dapat dipangkas sepenuhnya.

(Pernyataan resmi perjalanan disampaikan oleh Sekretariat Presiden dan Biro Pers; media nasional juga melaporkan keberangkatan pesawat dari Halim Perdanakusuma pada Selasa malam.)

Gelombang demonstrasi bermula akhir Agustus sebagai respons atas kontroversi pemberian tunjangan perumahan besar untuk anggota DPR dan memuncak jadi protes yang melibatkan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil di sejumlah kota. Sejak 25 Agustus hingga awal September, beberapa laporan independen menyebut adanya korban jiwa, ratusan penahanan, dan bentrokan di sejumlah titik—faktor yang membuat keputusan Presiden pergi ke luar negeri menjadi isu sensitif.

Kritik domestik & internasional soal timing kunjungan

• Kelompok protes & aktivis HAM: Mengkritik keputusan Presiden berangkat sebagai bentuk kurang peka terhadap krisis yang menelan korban dan menuntut akuntabilitas aparat. Mereka menilai pemimpin negara seharusnya memprioritaskan penanganan domestik saat keamanan nasional terguncang.

• Pihak pemerintah: Menegaskan agenda diplomatik — termasuk pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan kehadiran di upacara internasional — memiliki nilai strategis bagi hubungan bilateral dan kepentingan geopolitik Indonesia. Kantor Presiden juga menyatakan delegasi terbatas dan pengawalan agar urusan domestik tetap ditangani tim di dalam negeri.

• Liputan internasional: Media seperti Reuters, Al Jazeera, SCMP, Bloomberg, dan Antara menyorot ketegangan antara prioritas diplomasi dan tanggung jawab domestik, serta mencermati bagaimana publik memandang legitimasi pemerintah saat krisis.

Reaksi di media sosial — tagar, tuntutan, dan narasi kunci

Di platform X/Twitter, Instagram, dan TikTok, tagar solidaritas demonstran dan kecaman terhadap keputusan presiden beredar luas — banyak pengguna mem-posting video lapangan, foto korban, dan argumen bahwa pemimpin harus hadir di tanah air saat warga berduka dan marah. Sementara itu, pendukung pemerintah menekankan pentingnya hubungan luar negeri dan agenda strategis di arena internasional. Lalu-lintas berita dan opini di linimasa menambah tekanan politik dan narasi publik soal prioritas kepemimpinan.

Analis politik memperingatkan beberapa potensi dampak: erosi kepercayaan publik, meningkatnya tekanan parlemen/oposisi untuk audit kebijakan dalam negeri, hingga potensi demonstrasi lebih besar jika wacana bahwa pemerintah “mengabaikan” rakyat menguat. Di sisi lain, kehadiran Presiden pada acara internasional dapat memperkuat kerja sama bilateral (terutama dengan China) yang bagi sebagian pihak dinilai perlu dijaga.