Jakarta, 15 September 2025 — Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Paket Ekonomi “8+4+5” sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan menjaga daya beli rakyat. Paketan ini diumumkan seusai Rapat Terbatas di Istana Negara dengan dipimpin langsung oleh Presiden dan dipaparkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 16,23 triliun.
Paket ini terdiri dari:
-
8 program akselerasi yang akan jalan segera pada tahun 2025
-
4 program yang dilanjutkan (sambung) ke tahun 2026
-
5 program yang menjadi andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja
Rincian Program & Manfaatnya
Berikut daftar lengkap program + apa yang ditargetkan:
| Kategori | Program Utama | Sasaran / Target | Anggaran & Waktu Pelaksanaan |
|---|---|---|---|
| 8 Program Akselerasi (2025) | 1. Magang untuk lulusan perguruan tinggi (fresh graduate ≤ 1 tahun) | 20.000 peserta, uang saku setara UMP sekitar Rp 3,3 juta/bulan selama 6 bulan | Rp 198 miliar alokasi untuk 2025 |
| 2. Perluasan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata, hotel, restoran & kafe | Sasaran 552 ribu pekerja | ||
| 3. Bantuan pangan periode Oktober–November 2025 (beras 10 kg/bulan) | Untuk jutaan keluarga, evaluasi Desember jika anggaran cukup | Rp 7 triliun alokasi awal | |
| 4. Diskon iuran JKK & JKM untuk pekerja informal (ojol, kurir, logistik, sopir) sebesar 50% selama 6 bulan | Sasar 731.361 orang | ||
| 5. Manfaat Layanan Tambahan Perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan | Relaksasi suku bunga KPR / KPA, BI Rate +3% untuk unit tertentu | Target 1.050 unit rumah dan fasilitas relaksasi lain | |
| 6. Program padat karya tunai (“cash for work”) oleh KemenPU & KemenHub | Menyerap lebih dari 600 ribu pekerja selama Sept-Des 2025 | ||
| 7. Deregulasi & percepatan implementasi PP28/2025 dan integrasi Online Single Submission (OSS) | Untuk mempermudah perizinan, regulasi bagi usaha dan proyek kecil menengah | ||
| 8. Program Perkotaan / Pilot Project di DKI Jakarta: perbaikan permukiman & platform pemasaran & gigs UMKM | Fokus kota besar, wadah ekonomi kreatif & UMKM lokal | ||
| 4 Program Lanjutan (2026) | – Perpanjangan PPh Final 0,5% bagi UMKM & penyesuaian penerima manfaat 0,5% | – Perpanjangan PPh Pasal 21 DTP sektor pariwisata | Direncanakan berjalan ke APBN 2026 |
| – PPh 21 DTP untuk pekerja industri padat karya | – Diskon iuran JKK & JKM untuk penerima Bukan Penerima Upah (BPU) | ||
| 5 Program Penyerapan Tenaga Kerja & Andalan | 1. Koperasi Desa Merah Putih | Program desa/koperasi skala lokal untuk menyerap tenaga kerja lokal | |
| 2. Kampung Nelayan Merah Putih | Fokus desa nelayan, pengembangan infrastruktur dan modernisasi kapal | ||
| 3. Revitalisasi Tambak Pantura | Potensi besar menyerap tenaga kerja lokal, pengembangan perikanan tambak di Pantai Utara Jawa | ||
| 4. Modernisasi kapal nelayan | Upgrade kapal & teknologi untuk nelayan kecil menengah | ||
| 5. Perkebunan rakyat | Penanaman kembali lahan komoditas seperti kopi, tebu, serta dukungan input & pasar untuk petani rakyat |
Dampak & Target yang Diharapkan
-
Penyerapan tenaga kerja: Paket ini diproyeksikan menyerap ratusan ribu hingga jutaan tenaga kerja melalui program padat karya, magang, UMKM, dan sektor perikanan.
-
Peningkatan daya beli masyarakat: Bantuan pangan, magang dengan upah UMP, dan subsidi sosial diharapkan membantu keluarga dengan penghasilan rendah agar tidak terdampak inflasi & kenaikan harga kebutuhan pokok.
-
Deregulasi & iklim usaha: Percepatan perizinan, integrasi OSS, dan deregulasi ruang usaha diharapkan mempercepat investasi dan menumbuhkan UMKM serta usaha lokal.
Tantangan & Catatan Penting
-
Ketersediaan anggaran & alokasi yang tepat perlu dijaga agar manfaat tidak hanya di kota besar, tetapi juga ke daerah.
-
Efektivitas program tergantung pada implementasi lokal (distribusi bantuan, pengawasan & transparansi).
-
Dampak jangka panjang: Program yang “diteruskan ke 2026” harus disertai perencanaan keuangan yang matang dalam APBN agar tidak terjadi defisit atau beban fiskal berlebih.
-
Penyerapan tenaga kerja harus seimbang antara kualitas dan kuantitas: jangan hanya menyerap banyak pekerja namun dengan kondisi kerja tidak layak atau upah rendah.
Kesimpulan
Paket Ekonomi “8+4+5” yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo dengan dukungan penuh pemerintah dan kementerian terkait merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi rakyat, menjaga daya beli, dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Dengan anggaran lebih dari Rp 16 triliun, program ini menandai prioritas pemerintah dalam mendukung sektor riil, UMKM, serta pekerja informal dan pariwisata.
Bagi masyarakat umum: jika Anda fresh graduate, pekerja pariwisata, atau pekerja informal (ojol/sopir/logistik), ada banyak peluang paket ini yang langsung relevan untuk Anda. Penting untuk memahami syarat, jadwal, dan prosedur agar manfaatnya bisa dirasakan.
