Jakarta, 25 Agustus 2025 — Presiden Prabowo Subianto memberikan anugerah tanda kehormatan dalam rangka HUT RI; di antara penerima tingkat tinggi adalah Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Dasco), dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani — semua menerima Bintang Republik Indonesia Utama / tanda kehormatan setingkat tinggi. Upacara dan daftar penerima dipublikasikan oleh Setneg dan diliput luas media nasional.
Presiden Prabowo menyematkan berbagai tanda kehormatan pada puluhan tokoh dan keluarga almarhum yang berjasa bagi bangsa dalam upacara kenegaraan di Istana Negara. Puan Maharani memberi pernyataan singkat—mengucap syukur dan menyebut itu sebagai “amanah rakyat” yang meningkatkan tanggung jawabnya sebagai Ketua DPR. Sementara Dasco dan Ahmad Muzani juga tercatat hadir menerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi negara atas peran politik dan kenegaraan mereka.
— Sumber resmi Setneg memuat daftar tanda kehormatan dan menyebut upacara berlangsung pada momen peringatan kemerdekaan; media nasional memuat liputan foto dan daftar penerima yang mencapai ratusan nama.
Reaksi dari Berbagai Kalangan
Kalangan Politik — Banyak Ucapan Selamat, Ada Juga Kritik
Beberapa politisi dan partai mengapresiasi keputusan Presiden memberi penghargaan pada tokoh parlemen sebagai bentuk pengakuan pelayanan negara. Namun di sisi lain, sebagian oposisi/aktivis menilai penganugerahan kepada politisi aktif memicu perdebatan soal “etalase kehormatan” versus rekam jejak publik yang harus selalu diuji. Laporan liputan menyebut ada pro-kontra di linimasa X dan akun berita.
Akademisi & Pengamat — Tanya Kriteria & Konsistensi
Beberapa pengamat kebijakan menyorot perlunya transparansi kriteria pemberian tanda kehormatan: apakah penghargaan itu murni atas jasa di bidang kenegaraan atau juga dimensi politis yang patut diuji. Diskusi ini ramai di portal opini dan ruangan editorial media.
Publik & Netizen — Dari Bangga Sampai Sinis
Di media sosial, respons beragam: ada yang memuji sebagai penghargaan atas dedikasi, namun ada pula yang skeptis — mengaitkan waktu pemberian penghargaan dengan dinamika politik saat ini. Serangkaian unggahan dan thread mengangkat pertanyaan soal “amanah publik” dan efektifitas kerja legislatif. Liputan visual media mencatat momen-momen penerimaan tanda kehormatan yang kemudian viral di X dan Instagram.
