Rabu, 17 September 2025 – Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada pertengahan September 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) dikejutkan oleh data pemulihan sistem yang menunjukkan sekitar 5.000 titik dapur MBG tercatat tetapi tidak ditemukan bangunan fisik di lapangan. Temuan ini memicu gelombang kritik dari anggota DPR, tuntutan transparansi publik, dan kekhawatiran bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) — yang seharusnya membantu anak dan keluarga rentan — justru dirongrong praktik administrasi bermasalah atau kemungkinan penipuan.
Fakta kunci & angka (ringkasan cepat)
| Item | Data |
|---|---|
| Jumlah titik SPPG yang terindikasi fiktif / belum beroperasi | ± 5.000 lokasi (temuan Komisi IX/BGN). |
| Titik SPPG yang sudah beroperasi (laporan BGN) | Sekitar 5.103 telah diklaim aktif pada laporan sebelumnya (verifikasi masih berjalan). |
| Contoh lokasi bermasalah | Desa Nanggerang, Cililin (Bandung Barat) — tercatat tapi belum terbangun. |
| Insiden lapangan | Dapur MBG di Turangga (Bandung) sempat disegel warga karena keluhan gangguan; kemudian dibuka setelah mediasi. |
Kronologi singkat temuan
-
Program MBG digulirkan untuk meningkatkan ketersediaan makanan bergizi bagi anak dan keluarga rentan. (latar program).
-
Saat BGN melakukan pemulihan data sistem, muncul indikasi bahwa ribuan titik SPPG tercatat tetapi belum ada progres pembangunan fisik — memunculkan dugaan dapur fiktif. Temuan ini diangkat dalam rapat Komisi IX DPR pada 15–17 September 2025.
-
DPR (anggota Komisi IX, Nurhadi dkk.) meminta BGN membuka daftar lokasi dan menjelaskan mekanisme verifikasi serta dugaan oknum yang memanfaatkan proses registrasi.
-
BGN menanggapi sebagian: kepala BGN membantah adanya “fiktif” murni—menyatakan sebagian lokasi sudah dibooking namun memang belum selesai dibangun dan masih dalam tahap verifikasi. BGN menjanjikan audit internal dan verifikasi lapangan.
-
Anggota Komisi IX, Nurhadi: “Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah tercatat tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan? Ini memerlukan audit menyeluruh.”
-
Kepala BGN, Dadan Hindayana (penjelasan publik): BGN menyatakan lokasi tersebut belum dibangun—bukan fiktif—dan menegaskan proses verifikasi sedang dilakukan; beberapa titik sudah beroperasi.
Investigasi lapangan & bukti awal
-
Laporan lokal dari Jawa Barat menunjukkan contoh konkret: beberapa alamat yang tercatat di portal BGN ternyata tidak memiliki dapur fisik atau hanya berupa penandaan lahan, bukan bangunan operasional — dugaan “block booking” lokasi untuk mengamankan nomor registrasi penerima manfaat.
-
Kasus di Bandung (dapur yang disegel warga di Turangga) menunjukkan ada gesekan antara warga dan pengelola lapangan — isu tata kelola lokal ikut terangkat.
