Pontianak, Halokalbar.com – Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang membebaskan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Bank Kalbar, Paulus Andi Mursalim (PAM), memicu reaksi keras dari kalangan pemuda di Kalimantan Barat.
Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalbar menyatakan kekecewaannya dan memastikan akan menggelar aksi protes besar-besaran di Pontianak pada Kamis 23 Oktober 2025
Ketua Umum BPM Kalbar, Gusti Edi, menegaskan bahwa pihaknya akan memimpin langsung aksi protes yang berpusat di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak.
Aksi ini merupakan bentuk penolakan tegas terhadap putusan yang membatalkan vonis 10 tahun penjara yang sebelumnya dijatuhkan oleh majelis hakim Tipikor.
Putusan Bebas Dinilai Bela Koruptor
Dalam keterangannya kepada wartawan pada Rabu (22/10) sore, Gusti Edi tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya.
“Kami sangat kecewa dengan putusan ini karena justru membela koruptor. Ini preseden buruk bagi penegakan hukum di Kalbar,” tegasnya lantang.
BPM Kalbar menyoroti fakta bahwa penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kalbar telah didasarkan pada hasil audit resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang secara jelas menemukan adanya kerugian negara senilai lebih dari Rp30 miliar.
Namun, Pengadilan Tinggi Pontianak justru mengambil keputusan berbeda, membebaskan Paulus Andi Mursalim.
“Kami tidak ingin ada ruang bagi koruptor di Kalbar ini. Putusan ini mencederai rasa keadilan dan kepercayaan publik,” kata Gusti Edi.
Desak KPK, MA, dan KY Turun Tangan
Menyikapi kejanggalan hukum tersebut, Gusti Edi secara terbuka meminta lembaga-lembaga tinggi negara untuk segera turun tangan.
“Saya minta KPK, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) turun tangan melihat kasus ini. Proses hukum harus berjalan lurus dan tidak dimainkan oleh kepentingan pihak tertentu,” serunya.
BPM Kalbar berkomitmen untuk terus mengawal setiap kasus korupsi di Bumi Khatulistiwa. Mereka berjanji akan memonitor seluruh kasus Tipikor di Kalbar dan tidak akan tinggal diam terhadap kejanggalan hukum yang terjadi.
“BPM akan terus memonitor seluruh kasus tipikor di Kalbar, dan kami tidak akan diam terhadap kejanggalan hukum,” tutup Gusti Edi, memastikan bahwa perlawanan terhadap korupsi akan terus bergulir.(***)
