Jakarta, Halokalbar.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sukses menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-9 yang berlangsung di Millennium Hotel Sirih, Jakarta, 6–7 Maret 2026.
Dalam forum tertinggi organisasi tersebut, SMSI secara tegas menyoroti tantangan industri media siber nasional, masalah verifikasi Dewan Pers, hingga melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait kedaulatan digital bangsa.
Rumah Bagi Media Startup dan Jurnalis Daerah
Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan bahwa SMSI hadir sebagai wadah perjuangan bagi media startup dan media lokal yang didirikan oleh para jurnalis profesional.
“Rapimnas ini adalah panggilan bagi SMSI untuk memberikan kontribusi nyata. Banyak jurnalis berpengalaman yang terdampak PHK dari media besar akhirnya berwirausaha, bahkan ada yang jadi tukang bakso. SMSI mendorong mereka tetap menjaga idealisme dengan membangun perusahaan media sendiri,” ujar Firdaus dalam sambutannya.
Saat ini, SMSI menaungi sedikitnya 3.181 perusahaan pers anggota. Namun, Firdaus mengakui bahwa tantangan media kecil saat ini sangat berat, terutama dalam menghadapi regulasi administrasi dan persaingan global.
Kritik Kebijakan Verifikasi dan UKW
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah kebijakan verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers. Firdaus menilai, persyaratan administratif yang terlalu kaku sering kali menjadi penghambat bagi kelangsungan hidup media kecil di daerah.
“Banyak Pemda hanya mau kerja sama dengan media yang sudah terverifikasi. Ini seperti ‘membom’ media kecil. Yang esensial itu kemerdekaan pers, jangan sampai dibatasi oleh rezim administrasi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyentil persoalan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Menurutnya, SMSI memiliki banyak wartawan berkompetensi Utama, namun organisasi ini belum diberikan otoritas sebagai lembaga pelaksana UKW.
Soroti Perjanjian RI-AS dan Surat Terbuka untuk Presiden
Puncak dari Rapimnas ini adalah deklarasi Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut disusun oleh tim perumus yang dipimpin oleh Sihono HT.
Fokus utama surat terbuka tersebut adalah mengenai Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya di sektor Digital Trade and Technology. SMSI mendesak pemerintah agar:
Menjaga kedaulatan digital nasional.
Memastikan industri media nasional memiliki ruang tumbuh yang adil di tengah dominasi platform global.
Melindungi ekosistem teknologi dalam negeri agar tidak tergerus kepentingan asing.
Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat, yang hadir membuka acara, menyatakan kesiapannya untuk menampung aspirasi SMSI.
“Setiap pemikiran dari SMSI akan kami catat untuk dibawa ke pleno Dewan Pers. Pers saat ini memang tengah mengalami redefinisi besar seiring perubahan teknologi,” kata Komaruddin.
Senada dengan itu, Ketua Dewan Pakar SMSI, Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, berharap SMSI menjadi pilar demokrasi baru yang kritis namun konstruktif dalam mengawal pembangunan nasional.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk perwakilan Konstituen Dewan Pers (PWI, AMSI, ATVLI, PFI, SPS), serta jajaran Dewan Pembina SMSI seperti Prof. Dr. Harris Arthur Hedar dan Mayjen (Purn) Joko Warsito.
Editor: Redaksi Halokalbar.com
Rapimnas dan HUT ke-9 SMSI: Soroti Kedaulatan Digital hingga Kirim Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo
Bagikan
