Ekonomi Kalbar Terancam Lumpuh Akibat Mati Lampu, BPM Desak Copot Pimpinan PLN

Pontianak,Halokalbar.com – Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat angkat bicara terkait pemadaman listrik massal yang mengganggu aktivitas warga di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dalam beberapa hari terakhir.

Organisasi kemasyarakatan ini bahkan mengancam akan turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi di kantor PT PLN (Persero) jika kondisi kelistrikan tidak segera normal.

Ketua Umum BPM Kalbar, Gusti Eddy, menegaskan bahwa pemadaman bergilir ini telah memicu keresahan luas karena berdampak langsung pada kelancaran aktivitas masyarakat, fasilitas umum, hingga sektor perekonomian daerah.

“Dua hari tanpa listrik membuat roda ekonomi Kalimantan Barat bisa lumpuh total. Saye ingatkan, kalau masih belum juga normal, BPM akan mengadakan demonstrasi. Aksi ini menuntut kejelasan, perbaikan pasokan listrik, dan pertanggungjawaban operasional dari PT PLN,” ujar Gusti Eddy, Jumat 3 Juli 2026

Melihat dampak kerugian materi dan sosial yang besar, Gusti Eddy mendesak Pemerintah Pusat dan menteri terkait untuk segera melakukan evaluasi total hingga pergantian struktur pimpinan PLN Wilayah Kalimantan Barat.

Menurutnya, kepemimpinan yang mencederai kepercayaan publik tidak layak dipertahankan.

“Kami meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi maupun penyegaran terhadap pimpinan PLN wilayah Kalimantan Barat. Kami juga meminta aparat penegak hukum dan Forkopimda untuk melakukan investigasi terhadap kejadian pemadaman ini, karena sudah meresahkan masyarakat,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemadaman listrik di wilayah Pontianak, Singkawang, dan Kubu Raya ini terjadi akibat adanya gangguan teknis operasional pada unit pembangkit serta adanya pemeliharaan jaringan sistem interkoneksi.

Pihak PLN memastikan bahwa pasokan energi primer dan bahan bakar pembangkit dalam kondisi aman. Saat ini, petugas di lapangan terus melakukan percepatan perbaikan dan pemeliharaan guna memulihkan kembali suplai daya ke sistem kelistrikan Kalimantan Barat.

Meski demikian, BPM tetap mendesak agar manajemen PLN menunjukkan integritas moral yang baik dan memberikan informasi yang transparan serta jujur kepada masyarakat selama proses pemulihan berlangsung.(***)