Kamis, 25 September 2025 – Komisi VI DPR dan pemerintah sepakat menghapus status Kementerian BUMN dalam RUU Revisi Undang-Undang BUMN—mengubah nomenklatur dan kelembagaan pengampu BUMN menjadi sebuah lembaga/badan yang nantinya akan ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres). Keputusan ini membuka babak baru tata kelola perusahaan negara yang berpotensi mengubah pengawasan, akuntabilitas, dan hubungan BUMN dengan eksekutif.

Dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Revisi UU BUMN yang digelar Komisi VI pada 25 September 2025, anggota panja menyepakati penghapusan istilah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN). Alih-status itu bukan berarti BUMN “tak ada pemimpin” — melainkan peran pengampu BUMN akan dipindahkan ke bentuk badan atau lembaga penyelenggara yang nomenklaturnya akan diatur lebih lanjut lewat Perpres oleh Presiden. Pernyataan ini disampaikan Ketua Panja Andre Rosiade dan diangkat oleh sejumlah media nasional.

Pihak DPR dan pemerintah memberi beberapa alasan pengubahan: menyelaraskan tata kelola korporasi BUMN dengan prinsip manajemen usaha modern, menghindari tumpang-tindih kewenangan, serta mempermudah penegakan aturan korporasi dan akuntabilitas. Selain itu, rancangan revisi juga menyentuh larangan rangkap jabatan dan pemberian ruang audit BPK yang lebih kuat terhadap pejabat BUMN—semua dimaksudkan untuk memperbaiki governance BUMN.

Perbedaan utama yang diutarakan sumber resmi adalah status kelembagaan dan mekanisme penganggaran/penetapan pejabat:

• Kementerian selama ini berstatus setara kementerian lain—dipimpin menteri dan berada di jajaran kabinet.

• Badan/lembaga penyelenggara menurut rencana akan memiliki format kelembagaan khusus, ditetapkan melalui Perpres sehingga detail kewenangan, struktur, dan hubungan ke presiden bisa berbeda dari kementerian konvensional. Ini memberi Presiden ruang menentukan bentuk & fungsi lewat peraturan pelaksana.

pro dan kontra

Pro:

• Fleksibilitas kelembagaan — pemerintah dapat mendesain badan dengan fungsi yang lebih korporat dan efisien.

• Penyederhanaan aturan — potensi penghapusan tumpang-tindih birokrasi dan kemudahan mekanisme penunjukan/ pengawasan berbasis Perpres.

Kontra / risiko:

• Kekhawatiran akuntabilitas — lembaga yang diatur lewat Perpres bisa berubah lebih mudah dibanding UU; pengamat mempertanyakan apakah penghapusan status kementerian akan melemahkan kontrol parlemen terhadap eksekutif.

• Implikasi politik — perubahan ini berpotensi merombak mekanisme checks and balances untuk BUMN yang selama ini menjadi instrumen kebijakan publik.

Panja Komisi VI juga menyinggung sejumlah poin lain dalam revisi: larangan rangkap jabatan bagi pejabat BUMN, peningkatan kemungkinan audit BPK untuk pejabat BUMN, serta pemisahan status lembaga pengampu BUMN dari Badan Penyelenggara Investasi (BPI/Danantara). Semua langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat transparansi dan mencegah konflik kepentingan.