Senin, 1 September 2025 — Aksi unjuk rasa nasional kembali menguat pada Senin (1/9/2025), menyebar serentak ke berbagai kota besar di Indonesia. Dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Makassar, hingga kota-kota Kalimantan seperti Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, dan Tarakan, ribuan mahasiswa, buruh, hingga masyarakat sipil turun ke jalan membawa aspirasi yang sama: pengesahan RUU Perampasan Aset, pembatalan tunjangan DPR, serta reformasi politik dan ekonomi.
Jakarta & Jawa
Di Jakarta, ribuan massa memenuhi kawasan sekitar Gedung DPR/MPR RI dengan pengamanan super ketat. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Rakyat Lawan Korupsi” dan “Tolak DPR Pro-Elit”. Sementara di Bandung dan Yogyakarta, mahasiswa menggelar long march dari kampus menuju kantor DPRD masing-masing, menyoroti perlunya transparansi anggaran pendidikan dan kesehatan.
Sumatra
Di Medan dan Palembang, massa mengaitkan isu nasional dengan kondisi lokal: lapangan kerja yang minim, harga kebutuhan pokok melambung, serta proyek infrastruktur yang tak merata. Seruan agar pejabat tidak kompeten segera diganti pun menggema di Sumatra Utara dan Selatan.
Kalimantan
Pontianak (Kalbar): Mahasiswa FISIP Untan mendatangi DPRD Kalbar, menuntut percepatan RUU Perampasan Aset, pembatalan tunjangan DPR, dan perbaikan jalan rusak. Samarinda (Kaltim): Ribuan mahasiswa menekankan isu pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil. Banjarmasin (Kalsel): Aliansi masyarakat menuntut reformasi parlemen dan transparansi anggaran daerah. Tarakan (Kaltara): Aksi Aliansi Utara berjalan damai dari Kantor KNPI ke DPRD, menolak fasilitas berlebih untuk DPR.
Sulawesi & Indonesia Timur
Di Makassar, aksi solidaritas dipusatkan di depan Kantor DPRD Sulsel, menyoroti ketidakadilan sosial dan kebutuhan peningkatan layanan publik. Sementara di Ambon dan Jayapura, mahasiswa menggelar doa bersama dan aksi simbolik sebagai bentuk solidaritas terhadap gerakan nasional.
Tuntutan Bersama
-
Segera sahkan RUU Perampasan Aset untuk menghukum koruptor dan mengembalikan kekayaan negara.
-
Batalkan tunjangan DPR dan fasilitas elit politik yang dianggap tidak berempati pada kondisi rakyat.
-
Reformasi kabinet & parlemen, menuntut penggantian menteri dan anggota dewan yang dinilai tidak kompeten.
-
Perbaikan infrastruktur & pemerataan pembangunan, terutama di daerah luar Jawa.
-
Peningkatan lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih terjangkau.
Gelombang aksi ini dipandang sebagai lanjutan dari demonstrasi akhir Agustus, yang menjadi momentum perlawanan rakyat terhadap politik elitis. Media nasional dan internasional menyoroti bahwa gerakan ini tidak lagi terpusat di ibu kota, melainkan sudah menjadi gerakan serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia. Di media sosial, tagar #SolidaritasRakyat dan #LawanKorupsi menjadi trending di Twitter/X dan Instagram, sementara live streaming aksi yang sempat dibatasi di akhir Agustus kini beralih ke platform alternatif seperti YouTube dan Facebook.
