Tersingkir dari Frame: Kontroversi Foto Prabowo di Beijing dan Pertanyaan Soal Kekuatan RI

Minggu, 7 September 2025 — Sebuah foto resmi pertemuan pemimpin dunia di Beijing beberapa hari lalu menjadi pemicu perdebatan di tanah air setelah beberapa media Jepang memilih crop gambar sehingga hanya menampilkan tiga tokoh besar: Xi Jinping (China), Vladimir Putin (Rusia), dan Kim Jong-un (Korut)—sementara sosok Presiden Prabowo Subianto dari Indonesia yang semula berada dalam barisan terpangkas dari halaman depan. Netizen menilai pemotongan itu simbolis: Indonesia “dikesampingkan” dan dianggap belum sepadan secara geopolitik, ekonomi, dan militer dibandingkan ketiga kekuatan itu. Reaksi pun melebar dari kemarahan di media sosial hingga komentar diplomatik dan analis.

Kronologi singkat insiden foto

1. Acara foto barisan pemimpin: pada parade peringatan besar di Beijing, foto pool menampilkan banyak kepala negara termasuk Xi, Putin, Kim, dan Prabowo. (foto pool diberitakan oleh AFP/Sputnik/AFP pool).

2. Versi media Jepang: beberapa outlet Jepang, termasuk headline di X/Yomiuri (dan dilaporkan beredar di platform lain), menampilkan versi foto yang hanya menyorot Xi–Putin–Kim; versi itu tersebar di akun-akun Jepang dan cepat diunduh ulang oleh pengguna internasional. Pengguna Indonesia mengunggah bukti perbedaan crop itu dan menyebutnya sebagai “penghilangan” Prabowo.

3. Reaksi publik: unggahan-unggahan screenshot dan video viral (YouTube/TikTok/X) memicu debat: apakah itu sekadar editorial framing berita (fokus pada tiga tokoh utama) atau sebuah isyarat diplomatik/psikologis yang mengecilkan posisi Indonesia?

Bagi banyak pengamat dan warga: gambar visual setara dengan pesan. Saat sebuah surat kabar besar menampilkan hanya tiga pemimpin yang selama ini dipandang sebagai aktor geostrategis kuat, sementara pemimpin negara lain (termasuk Prabowo) dieliminasi dari framing visual, publik membaca ini sebagai tanda bahwa media—atau narasi internasional—memosisikan Indonesia di luar lingkaran pengaruh utama. Reaksi ini diperkuat oleh konteks: demonstrasi domestik yang mengguncang legitimasi pemerintahan, serta pergeseran aliansi geopolitik yang menempatkan China–Russia–North Korea dalam framing tertentu.

Data perbandingan: ekonomi & militer (angka mutakhir dari lembaga internasional)

Untuk memahami klaim “belum sebanding”, berikut rangkuman singkat dengan sumber resmi:

• Ukuran ekonomi (GDP, nominal)

  • China: sekitar US$19,2 triliun (IMF/World Bank data—profil ekonomi China).

  • Russia: sekitar US$2,1 triliun (perkiraan/World Bank / TradingEconomics).North Korea: perkiraan terbatas — BOK/estimasi menempatkan GDP di puluhan miliar dolar (Bank of Korea/BOK memperkirakan sekitar US$26,6 miliar untuk 2024). Data resmi Pyongyang terbatas.

  • Indonesia: sekitar US$1,4 triliun (World Bank / IMF, 2024–2025). Artinya secara nominal, ekonomi Indonesia jauh lebih kecil dari China dan juga di bawah Rusia — meski Indonesia adalah ekonomi terbesar di ASEAN.

• Pengeluaran militer (2024, SIPRI / IISS & database)

  • China: salah satu pengeluaran militer terbesar dunia (rentang ratusan miliar USD; SIPRI menempatkan China di urutan kedua dunia)

  • Russia: pengeluaran militer sangat besar (ratusan miliar USD; SIPRI mencatat Rusia di posisi atas).

  • Indonesia: pengeluaran jauh lebih kecil — sekitar US$10–11 miliar per tahun (SIPRI / TradingEconomics), menempatkan Indonesia jauh di bawah China & Rusia.

Data di atas menunjukkan kesenjangan nyata antara kapasitas ekonomi dan militer Indonesia dibanding China & Rusia — faktor yang menjelaskan kenapa sebagian media internasional memberi perhatian berbeda pada ketiga pemimpin besar tersebut. Namun catatan penting: ukuran ekonomi/militer bukan satu-satunya indikator pengaruh diplomatik (soft power, posisi strategis ASEAN, hubungan bilateral juga berperan).

• Di kalangan pemerintahan: diplomat Indonesia menekankan bahwa kehadiran Presiden (atau Kepala Negara) dalam forum internasional mencerminkan hubungan bilateral/strategis; satu gambar yang dicrop tidak boleh dimaknai sebagai penilaian keseluruhan terhadap posisi negara. Pemerintah mengimbau publik mengutamakan saluran diplomasi resmi. (laporan media internasional dan pernyataan resmi).

• Pakar hubungan internasional: mengatakan crop sering merupakan keputusan editorial—media memotong untuk menonjolkan narasi tertentu—tetapi juga mengingatkan bahwa framing visual bisa “membangun opini” jika tidak diimbangi konteks. Mereka menekankan indikator- indikator objektif (GDP, militer, investasi, kepemimpinan regional) untuk mengukur posisi negara.

• Pengamat politik domestik: menghubungkan sensasi visual ini dengan situasi dalam negeri (gelombang protes, penguatan narasi legitimasi); mereka menyarankan pemerintah memperkuat diplomasi publik agar citra Indonesia di panggung global tak sekadar ditentukan oleh gambar satu halaman.

Reaksi publik & media sosial

• Ledakan di X/YouTube/TikTok: unggahan screenshot halaman media Jepang yang memotong Prabowo viral—video reupload dan narasi “Indonesia tersisih” mendapat jutaan tampilan dalam hitungan jam. (bukti: posting viral di X, sejumlah video YouTube).

• Dua narasi bersaing:

  1. “Penghilangan” Prabowo sebagai penghinaan simbolik—memicu kebanggaan nasional dan kritik terhadap media asing.

  2. “Editorial choice” —argumen bahwa media memilih framing sesuai angle berita (mis. fokus pada tiga tokoh berpengaruh) — sehingga reaksi berlebihan juga diperingatkan.