Kamis, 25 September 2025 – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri, lewat Direktur Brigjen Pol. Helfi Assegaf, menyatakan pihaknya akan memberikan asistensi kepada polda-polda yang menangani dugaan kasus keracunan MBG agar fakta terkait keamanan pangan bisa diperoleh dan langkah penegakan hukum dapat dipertimbangkan bila ditemukan unsur pidana. Penanganan teknis tingkat awal tetap ditangani oleh polda/polres setempat, sementara Bareskrim berperan mendampingi dan menguatkan proses investigasi.
Kasus keracunan MBG dilaporkan terjadi di beberapa daerah. Beberapa media mencatat angka besar pada insiden tertentu—mis. laporan menyebut 335 siswa di Banggai Kepulauan mengalami gejala pada salah satu kejadian—sementara insiden lain dilaporkan di Garut, Tasikmalaya, Bandung Barat, Ketapang dan daerah lain. Karena kasus tersebar, Bareskrim memandang perlu adanya asistensi agar investigasi lebih terstandar.
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan Kemenkes melaporkan kekhawatiran terkait standar higiene — data KSP menyebut dari 8.583 dapur MBG, hanya 34 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) per 22 September 2025. Angka ini memperkuat dugaan adanya celah besar dalam pengawasan operasional dapur mitra (SPPG).
Langkah cepat yang sudah diambil
-
BGN & Dinas daerah menutup sementara SPPG bermasalah minimal 14 hari sambil investigasi berjalan.
-
Sampel makanan telah diambil untuk uji laboratorium pada sejumlah lokasi; hasil laboratorium menjadi kunci menentukan penyebab (biologis, kontaminan kimia, atau faktor lain).
-
Polda setempat memimpin proses evakuasi korban dan penyelidikan awal; Bareskrim memberi asistensi teknis dan koordinasi lintas daerah.
