Manila, 6 September 2025 — Gelombang kemarahan publik terhadap dugaan korupsi besar-besaran dalam proyek penanggulangan banjir di Filipina memuncak menjadi aksi protes di beberapa kota besar. Pemerintah menyatakan kekhawatiran agar unjuk rasa tidak meluas menjadi kerusuhan seperti yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, sementara aktivis menuntut pembentukan komisi independen dan pertanggungjawaban pelaku.
Auditor internal dan laporan investigasi menunjukkan anomali besar dalam anggaran proyek pengendalian banjir: dari Rp~545 miliar peso (sekitar US$9,6 miliar) dialokasikan sejak 2022, ribuan proyek dinyatakan bermasalah — sebagian substandar, sebagian tak terdokumentasi, bahkan ada yang “tidak ada” alias ghost projects. Temuan ini memicu kemarahan publik dan panggilan dari kalangan bisnis & sipil untuk investigasi independen.
Sejak akhir pekan (3–5 Sep), ratusan aktivis dan korban banjir melakukan aksi protes di depan kantor Departemen Pekerjaan Umum dan Gedung-gedung kontraktor yang dituding terlibat. Ada insiden pemasangan cat, lemparan air kotor/mud sebagai simbol “proyek siluman” serta demonstrasi di kantor keluarga kontraktor yang menjadi target. Meski sebagian aksi berlangsung damai, ada bentrokan kecil dengan polisi di beberapa lokasi dan ancaman laporan hukum terhadap aktivis.
Istana (Malacañang) menyerukan agar demonstrasi tetap tertib — dengan alasan utama menghindari eskalasi menjadi kerusuhan seperti yang terlihat di Indonesia pada akhir Agustus. Presiden juga memerintahkan audit lebih lanjut dan pergantian kepemimpinan sementara di departemen terkait; pejabat publik yang terindikasi telah mengundurkan diri dan proses penghentian lelang-pengadaan sementara dilakukan.
“Kita tidak ingin negara kita terjerumus ke kekerasan jalanan,” bunyi salah satu imbauan pejabat Istana yang dilaporkan media lokal.
Mengapa pemerintah membandingkan dengan Indonesia?
Dalam pekan terakhir, Indonesia diguncang aksi massa luas yang sebagian berujung pada kerusuhan, pembakaran properti publik, dan tindakan keras aparat — situasi yang dinilai menimbulkan konsekuensi serius terhadap keamanan dan ekonomi regional. Kekhawatiran di Manila adalah agar kritik publik tidak berubah menjadi kekerasan yang merusak legitimasi aksi sipil dan keselamatan warga. Perbandingan ini dipakai sebagai peringatan agar demonstrasi diatur dalam koridor hukum.
Berbeda dengan gelombang unjuk rasa di negara lain, respons publik Filipina awalnya masif di ranah digital: kampanye “lifestyle policing” yang menyorot gaya hidup keluarga pejabat dan anak-anak kontraktor menyebar di X/Facebook/TikTok. Sementara itu, pakar menyorot risiko AI dan disinformasi — deepfake dan klip suntingan bisa memperburuk dugaan ketegangan dan mengintimidasi korban atau jurnalis. Otomatisasi narasi di media sosial turut mempercepat mobilisasi tapi juga memicu rumor yang menambah ketidakpastian.
Aliansi 30 organisasi bisnis & sipil menuntut pembentukan komisi investigasi independen untuk menelisik “excessive corruption” dalam proyek-proyek penanggulangan banjir; mereka menyatakan kekecewaan mendalam terhadap perilaku pejabat dan kontraktor yang “mengkhianati kepercayaan publik.” Aktivis menuntut blacklist kontraktor tertentu, restitusi bagi korban banjir, dan transparansi pembiayaan proyek. Pemerintah menanggapi sebagian tuntutan dengan mengganti pejabat kunci dan menangguhkan proses tender.
