Jakarta, 8 September 2025 — Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet (reshuffle) pada Senin (8/9/2025) yang menghasilkan sederet pergantian penting di Kabinet Merah Putih. Dalam pelantikan resmi di Istana Negara Presiden mengangkat sejumlah menteri baru — termasuk pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati — sekaligus membentuk/menempatkan pejabat pada posisi baru (termasuk pembentukan Kementerian Haji dan Umrah). Langkah ini diambil di tengah gelombang protes nasional akhir Agustus dan memicu reaksi keras dari pasar, akademisi, partai politik, serta publik.
Berdasarkan pengumuman resmi Sekretariat Kabinet dan liputan media, pejabat baru yang dilantik (dan posisi yang mereka gantikan) adalah:
-
Purbaya Yudhi Sadewa — Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
-
Mukhtarudin — Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), menggantikan Abdul Kadir Karding.
-
Ferry Joko (Ferry Juliantono) — Menteri Koperasi dan UKM, menggantikan Budi Arie Setiadi.
-
Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) — Menteri Haji dan Umrah (jabatan baru/peningkatan dari badan ke kementerian; pelaksana fungsi sebelumnya pengelola haji), posisi baru ini sebelumnya ditangani oleh Badan Penyelenggara Haji/Dirjen terkait. Dahnil Anzar Simanjuntak diangkat sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Rekam jejak singkat: enam pejabat/menteri baru (ringkas & faktual)
1) Purbaya Yudhi Sadewa — Menteri Keuangan
-
Latar belakang: Ekonom, insinyur, mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020; bergelar master & doktor ekonomi dari Purdue University; pernah memimpin Danareksa Securities. Dipandang sebagai technocrat yang faham soal stabilitas perbankan & asuransi simpanan; dipercaya Presiden untuk mengisi kursi strategis menyusul tekanan publik dan pasar.
-
Catatan kritis: Penggantian Sri Mulyani memicu kekhawatiran investor tentang arah fiskal — IHSG sempat anjlok setelah pengumuman.
2) Mukhtarudin — Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)
-
Latar belakang: Politikus Partai Golkar, mantan anggota DPR (Komisi terkait), PNS dan pengajar di tingkat lokal; dikenal aktif di isu-isu daerah Kalimantan Tengah.
-
Agenda awal: Menegaskan komitmen melanjutkan program perlindungan pekerja migran dan mempercepat koordinasi antar-institusi pemberangkatan/penempatan PMI.
3) Ferry Joko (Ferry Juliantono) — Menteri Koperasi & UKM
-
Latar belakang: Praktisi gerakan koperasi; sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri/sebagai figur aktif di Dekopin dan organisasi koperasi nasional.
-
Prioritas: Penguatan peran koperasi di desa/UMKM, percepatan akses pembiayaan mikro, dan reformulasi program bantuan untuk UMKM rentan.
4) Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) — Menteri Haji dan Umrah
-
Latar belakang: Tokoh pesantren, pernah memimpin Badan Penyelenggara Haji (BPH) / Kepala Badan Haji; keturunan ulama NU, familiar dengan pengelolaan haji massal Indonesia.
-
Tugas baru: Mengelola transformasi unit haji menjadi kementerian (penyelenggaraan, kuota, transparansi dana), membereskan antrean jamaah, serta memerangi dugaan mafia perjalanan haji.
5) Dahnil Anzar Simanjuntak — Wakil Menteri Haji dan Umrah
-
Latar belakang: Aktivis, eks juru bicara beberapa organisasi/partai (termasuk kedekatan politik dengan Gerindra), pernah menjadi pengamat kebijakan; memiliki basis komunikasi politik yang kuat.
-
Fokus: Menangani pemberantasan praktik korupsi kuota/haji serta mempercepat layanan digitalisasi haji.
6) (Catatan formasi / ad-interim)
-
Beberapa media menyebutkan penempatan Sjafrie Sjamsoeddin (Menteri Pertahanan yang sedang menjabat) sebagai Menko Polkam ad-interim sementara pengganti definitif Menko Polkam belum diputuskan. Juga ada pelaporan mengenai posisi Menpora yang belum resmi terisi pada saat pelantikan.
Reaksi publik, pasar, dan komentar ahli
-
Pasar & investor: Pengumuman penggantian Sri Mulyani dan reshuffle skala besar memicu reaksi pasar — indeks saham sempat turun lebih dari 1% pada sesi terkait karena kekhawatiran tentang perubahan arah kebijakan fiskal. Pengamat pasar menyebut pemecatan menteri keuangan reputasi tinggi dapat mengurangi kepercayaan jangka pendek.
-
Pemerintah & istana: Menegaskan reshuffle adalah langkah evaluasi untuk menstabilkan situasi nasional pasca-protes serta menempatkan figur yang sejalan dengan prioritas pemerintahan (Astacita). Sekretariat Kabinet merilis daftar pelantikan dan menekankan proses hukum & administratif telah ditempuh.
-
Akademisi & analis: Sejumlah pakar ekonomi menyatakan Purbaya memiliki pengalaman teknis, tetapi mempertanyakan kesiapan untuk menghadapi tekanan fiskal jika ada dorongan belanja besar dari pemerintahan. Pengamat politik menilai pergantian menteri juga sarat pesan politik: merespons kemarahan publik sekaligus merapikan kabinet.
-
Organisasi masyarakat & serikat pekerja: Meminta agar perombakan diikuti audit kebijakan (khususnya anggaran dan pengelolaan haji) serta pengawasan terhadap penempatan figur politik di posisi administratifkunci.
