Halo KalbarHalo Kalbar
  • Home
  • Indeks
  • Internasional
  • Nasional
  • Politik
  • Peristiwa
  • Kalimantan Barat
    • Bengkayang
    • Kapuas Hulu
    • Kayong Utara
    • Landak
    • Melawi
    • Mempawah
    • Pontianak
    • Sambas
    • Sanggau
    • Sintang
    Kalimantan BaratLebih Banyak
    Dimulai Hari Ini, 79 Atlet Se-Kalbar Siap Adu Strategi di Tenis Meja Porprov XIV Sanggau
    2 hari lalu
    Resmi Dibuka di GOR Bujang Malaka, Tenis Meja Porprov Kalbar XIV Sanggau Siap Lahirkan Atlet Nasional
    2 hari lalu
    Bantah Isu Luas Lahan Hingga 16 Ribu Hektare, PT RRI-SIA Beberkan Fakta Kemitraan dan Progres Rehabilitasi di Sanggau
    3 hari lalu
    Sekda Sanggau Genjot SAKIP Menuju Predikat BB, OPD Berkinerja Rendah Jadi Fokus Asistensi
    4 hari lalu
    Paolus Hadi Gelar Sosialisasi 4 Pilar di Kembayan: Tegaskan Pentingnya Peran Tokoh Adat Jaga Persatuan Bangsa
    18 jam lalu
  • Lainnya
    • Ekonomi
    • Hiburan
    • Gaya Hidup
    • Ragam
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Travel
    • Budaya
    • Otomotif
    • Kesehatan
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Halo KalbarHalo Kalbar
  • Bengkayang
  • Kapuas Hulu
  • Kayong Utara
  • Ketapang
  • Kubu Raya
  • Landak
  • Melawi
  • Mempawah
  • Pontianak
  • Sambas
  • Sanggau
  • Sekadau
  • Singkawang
  • Sintang
Pencarian
  • Home
  • Indeks
  • Kategori
    • Budaya
    • Ekonomi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
    • Otomotif
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Politik
    • Ragam
    • Teknologi
    • Travel
  • Kalimantan Barat
    • Bengkayang
    • Kapuas Hulu
    • Kayong Utara
    • Ketapang
    • Kubu Raya
    • Landak
    • Melawi
    • Mempawah
    • Pontianak
    • Sambas
    • Sanggau
    • Sekadau
    • Singkawang
    • Sintang
Halo Kalbar > Indeks > Nasional > RUU Perampasan Aset Dikhawatirkan Jadi Senjata Makan Tuan, Pakar Hukum Soroti Lima Pasal Kontroversial
Nasional

RUU Perampasan Aset Dikhawatirkan Jadi Senjata Makan Tuan, Pakar Hukum Soroti Lima Pasal Kontroversial

kornelis
Diperbarui: 16/09/2025 20:36
kornelis
1 tahun lalu
Bagikan

Haloklbar.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang digadang-gadang sebagai senjata ampuh melawan korupsi justru menuai kekhawatiran dari berbagai pihak.

RUU ini dinilai memiliki sejumlah pasal kontroversial dan multitafsir yang berpotensi disalahgunakan untuk merugikan masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dalam hal administrasi.


Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar. Menurutnya, RUU ini bisa menjadi “pedang bermata dua” yang justru membahayakan rakyat kecil.

Ia menyoroti lima pasal yang dianggap paling bermasalah dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum.
Lima Pasal yang Jadi Sorotan Utama.


Prof. Harris membeberkan lima pasal krusial yang perlu diperbaiki sebelum RUU ini disahkan.
1. Asas Praduga Tak Bersalah Bergeser:
Pasal 2 RUU ini memungkinkan negara untuk merampas aset tanpa harus menunggu putusan pidana. “Ini bisa menggeser asas praduga tak bersalah. Pedagang atau pengusaha yang lemah dalam administrasi, kekayaannya bisa saja dianggap tidak sah,” jelas Prof. Harris.

Baca juga

Yeremias Masilinus Minta Pemkab Sanggau Memperbaiki Jalan dan Jembatan Seusai Periorotas
Pemkab Sanggau Raih Penghargaan Dari Perpustakaan Nasional
VIDEO : LIVE STREAMING PENTHABISAN USKUP KEUSKUPAN SANGGAU


2. Hukuman Ganda bagi Rakyat:
Pasal 3 juga menuai kritik karena menyatakan aset dapat dirampas meskipun proses pidana terhadap orangnya masih berjalan. “Ini akan menimbulkan dualisme hukum. Masyarakat bisa merasa dihukum dua kali: asetnya dirampas, sementara dia tetap diadili,” tambahnya.

- Advertisement -


3. Frasa ‘Tidak Seimbang’ yang Subjektif:
Frasa ‘tidak seimbang’ dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dinilai sangat subjektif. Aturan ini menyebutkan perampasan dilakukan bila jumlah harta tidak seimbang dengan penghasilan sah. Prof. Harris mencontohkan, seorang petani yang mewarisi tanah tanpa dokumen lengkap bisa dicurigai karena asetnya dianggap lebih besar dari penghasilan hariannya.


4. Salah Sasaran dengan Batasan Nominal:
Ambang batas perampasan aset senilai minimal Rp 100 juta dalam Pasal 6 ayat (1) juga dianggap bermasalah. “Seorang buruh yang berhasil membeli rumah sederhana seharga Rp 150 juta bisa terjerat, sedangkan penjahat bisa menyiasati dengan memecah asetnya di bawah Rp 100 juta,” kata Prof. Harris.


5. Kerugian Ahli Waris dan Pihak Ketiga:
Terakhir, Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan aset tetap bisa dirampas meskipun tersangka meninggal atau dibebaskan. Hal ini, menurut Prof. Harris, dapat merugikan ahli waris dan pihak ketiga yang beritikad baik. “Anak-anak bisa kehilangan rumah warisan satu-satunya karena orang tuanya pernah dituduh tindak pidana,” tegasnya.


Perlu Perbaikan dan Pengawasan Ketat
Prof. Harris mendesak agar RUU ini direvisi. Ia menyarankan definisi pasal-pasal yang kontroversial diperjelas dengan ukuran objektif, seperti laporan pajak atau data ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap harta milik pihak ketiga dan ahli waris yang beritikad baik.


Selain itu, Prof. Harris menegaskan bahwa beban pembuktian harus tetap menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, bukan rakyat. Ia juga menuntut agar perampasan aset hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan independen serta proses yang transparan dan akuntabel.


Sebagai penutup, ia menekankan pentingnya sosialisasi dan literasi hukum secara masif agar rakyat mengetahui hak-haknya dan tidak mudah dikriminalisasi hanya karena lemah administrasi.(***)

TAG:#RUUPerampasanAset #ProfHarrisArthurHedar #HukumIndonesia #PasalKontroversial #RevisiUU #KeadilanHukum #PerlindunganRakyat #LiterasiHukum #PradugaTakBersalah
Bagikan
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Salin Tautan
Gimana menurut kamu?
Suka0
Sedih0
Bahagia0
Ngantuk0
Marah0
Aneh0

Terpopuler

Imigrasi Sanggau Deportasi 11 WN Tiongkok, Paolus Hadi: Ketegasan Hukum Harus Dijaga!
DPM Pemdes Sanggau Wanti-wanti BPD dan Panitia Pilkades 2027: Jaga Transparansi dan Bebas Diskriminasi
Konsolidasi Pers Daerah: Suhardi Pimpin Pokja PWI Sanggau, Ya’ Syahdan Nakhodai Landak
Jelang Pilkades Serentak 2027, Kapolsek Tayan Hilir Ingatkan Warga Waspadai Hoaks, Politik Uang, dan SARA
Sosialisasi 4 Pilar di Rumah Betang Dori’ Mpulor, Paolus Hadi Dorong Percepatan Pengakuan Masyarakat Adat Sanggau

Berita Menarik Lainnya

Bebas Penyakit Frambusia, Kabupaten Sanggau Terima Penghargaan Nasional di HKN ke-62
5 hari lalu
Nestapa Satwa Dilindungi di Tengah Karhutla Kayong Utara, Bangkai Orangutan Ditemukan di Kebun Warga
2 minggu lalu
Soroti Modus Ransomware hingga Deepfake di Lemhannas, Kapolri Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Berantas Kejahatan Digital
2 minggu lalu
Satgas Gabungan Gagalkan Penyelundupan 1,8 Ton Timah di Bangka Tengah, Selamatkan Rp 1,8 Miliar
5 bulan lalu

Jl. Ahmad Yani No. 48 Sanggau,

Kecamatan Sanggau Kapuas
Kabupaten Sanggau
Kalimantan Barat 78513

Kalimantan Barat

  • Bengkayang
  • Kapuas Hulu
  • Kayong Utara
  • Ketapang
  • Kubu Raya
  • Landak
  • Melawi
  • Mempawah
  • Pontianak
  • Sambas
  • Sanggau
  • Sekadau
  • Singkawang
  • Sintang
  • Bengkayang
  • Kapuas Hulu
  • Kayong Utara
  • Ketapang
  • Kubu Raya
  • Landak
  • Melawi
  • Mempawah
  • Pontianak
  • Sambas
  • Sanggau
  • Sekadau
  • Singkawang
  • Sintang

Kanal

  • Budaya
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
  • Internasional
  • Kesehatan
  • Nasional
  • Olahraga
  • Otomotif
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ragam
  • Teknologi
  • Travel
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
  • Internasional
  • Kesehatan
  • Nasional
  • Olahraga
  • Otomotif
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ragam
  • Teknologi
  • Travel

Sosial Media

© 2021 - | Halo Kalbar