Haloklbar.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang digadang-gadang sebagai senjata ampuh melawan korupsi justru menuai kekhawatiran dari berbagai pihak.
RUU ini dinilai memiliki sejumlah pasal kontroversial dan multitafsir yang berpotensi disalahgunakan untuk merugikan masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dalam hal administrasi.
Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar. Menurutnya, RUU ini bisa menjadi “pedang bermata dua” yang justru membahayakan rakyat kecil.
Ia menyoroti lima pasal yang dianggap paling bermasalah dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum.
Lima Pasal yang Jadi Sorotan Utama.
Prof. Harris membeberkan lima pasal krusial yang perlu diperbaiki sebelum RUU ini disahkan.
1. Asas Praduga Tak Bersalah Bergeser:
Pasal 2 RUU ini memungkinkan negara untuk merampas aset tanpa harus menunggu putusan pidana. “Ini bisa menggeser asas praduga tak bersalah. Pedagang atau pengusaha yang lemah dalam administrasi, kekayaannya bisa saja dianggap tidak sah,” jelas Prof. Harris.
2. Hukuman Ganda bagi Rakyat:
Pasal 3 juga menuai kritik karena menyatakan aset dapat dirampas meskipun proses pidana terhadap orangnya masih berjalan. “Ini akan menimbulkan dualisme hukum. Masyarakat bisa merasa dihukum dua kali: asetnya dirampas, sementara dia tetap diadili,” tambahnya.
3. Frasa ‘Tidak Seimbang’ yang Subjektif:
Frasa ‘tidak seimbang’ dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dinilai sangat subjektif. Aturan ini menyebutkan perampasan dilakukan bila jumlah harta tidak seimbang dengan penghasilan sah. Prof. Harris mencontohkan, seorang petani yang mewarisi tanah tanpa dokumen lengkap bisa dicurigai karena asetnya dianggap lebih besar dari penghasilan hariannya.
4. Salah Sasaran dengan Batasan Nominal:
Ambang batas perampasan aset senilai minimal Rp 100 juta dalam Pasal 6 ayat (1) juga dianggap bermasalah. “Seorang buruh yang berhasil membeli rumah sederhana seharga Rp 150 juta bisa terjerat, sedangkan penjahat bisa menyiasati dengan memecah asetnya di bawah Rp 100 juta,” kata Prof. Harris.
5. Kerugian Ahli Waris dan Pihak Ketiga:
Terakhir, Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan aset tetap bisa dirampas meskipun tersangka meninggal atau dibebaskan. Hal ini, menurut Prof. Harris, dapat merugikan ahli waris dan pihak ketiga yang beritikad baik. “Anak-anak bisa kehilangan rumah warisan satu-satunya karena orang tuanya pernah dituduh tindak pidana,” tegasnya.
Perlu Perbaikan dan Pengawasan Ketat
Prof. Harris mendesak agar RUU ini direvisi. Ia menyarankan definisi pasal-pasal yang kontroversial diperjelas dengan ukuran objektif, seperti laporan pajak atau data ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap harta milik pihak ketiga dan ahli waris yang beritikad baik.
Selain itu, Prof. Harris menegaskan bahwa beban pembuktian harus tetap menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, bukan rakyat. Ia juga menuntut agar perampasan aset hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan independen serta proses yang transparan dan akuntabel.
Sebagai penutup, ia menekankan pentingnya sosialisasi dan literasi hukum secara masif agar rakyat mengetahui hak-haknya dan tidak mudah dikriminalisasi hanya karena lemah administrasi.(***)
