Halokalbar.com
Pemerintah provinsi kalimantan Barat terus berupaya untuk meningkatkan inovasinya untuk terus menjawab permasalahan yang ada baik di masyarakat maupun di jajaran pemerintahan.
Salah satunya dengan terus melakukan sinergitas bersama BSKDN (Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri) Kementerian Dalam Negeri.
Dimana upaya tersebut yaitu melakukan Rapat Koordinasi Internalisasi Kegiatan Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang berlangsung di Gedung Pelayanan Terpadu Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa kemarin R April 2023.
Dimana dalam kesempatan tersebut di sampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes saat membuka Rapat Koordinasi Internalisasi Kegiatan Prioritas Kementerian Dalam Negeri.
Diakui oleh sekda provinsi kalimantan barat bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat inovasinya masih level Inovatif dan kita harus meningkatkan ke level sangat inovatif.
Menurut Sekda Provinsi Kalbar ini Inovasi sendiri sebenarnya berangkat dari permasalahan- permasalahan yang ada di perangkat daerah dalam mencapai suatu tujuan.
“Kalau kita mengembangkan suatu inovasi terhadap suatu permasalahan ini, tentunya akan mempercepat pencapaian target yang sebenarnya adalah kesejahteraan masyarakat.” Ujarnya.
Dijelaskan oleh sekda bahwa mencapai inovasi yang baik perlu peran serta dan keterlibatan pemerintah bersama masyarakat.
“Peran serta masyarakat itu justru mempercepat tercapainya target atau program-program Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd. menyampaikan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014, bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan itu dapat melakukan inovasi, dan inovasi itu dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
“Bukan hanya inovasi, tetapi juga keseluruhan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan itu dilakukan evaluasi oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” terangnya.
Seperti kita ketahui, alat ukur yang sudah dikembangkan saat ini disamping Indeks Inovasi Daera, Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah.
“Khusus untuk indeks-indeks yang sudah diterapkan yaitu indeks Inovasi Daerah dan untuk Kalimantan Barat, indeks ini sudah dari awal ikut mengalami perkembangan sejak awal mengikuti, yaitu dari Tahun 2017 pada posisi urutan 3 dari bawah akhirnya berkembang menjadi urutan 13, 14 dan pada saat ini kita akan berupaya untuk menjadikan indeks itu di atas skor 60 untuk bisa menjadi sangat inovatif,” imbuhnya.***
