Jakarta, 9 September 2025 — Gelombang aksi mahasiswa kembali memusatkan perhatian di Gedung DPR/MPR hari ini. Massa dari berbagai kampus—dipimpin BEM UI, BEM UIN, BEM UNPAD dan aliansi mahasiswa lain—menyerahkan secara langsung dokumen tuntutan “17+8 Tuntutan Rakyat” sekaligus menagih janji DPR. Dalam aksinya, mereka juga menuntut pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru dilantik dan dinilai “meremehkan” aspirasi rakyat setelah pernyataannya soal 17+8 viral.
“17+8” adalah rangkuman tuntutan yang disusun oleh koalisi civil society dan gerakan mahasiswa selama gelombang protes Agustus 2025: 17 tuntutan jangka pendek (harus dipenuhi cepat—mis. pembentukan tim independen investigasi korban kekerasan, pembekuan kenaikan tunjangan DPR, jaminan hak berkumpul) dan 8 tuntutan jangka panjang (reformasi struktural—mis. reformasi perpajakan, reforma partai politik, reformasi sektor keamanan). Gerakannya cepat viral dan menjadi pedoman aksi mahasiswa di berbagai daerah.
Massa tiba siang dan mendesak agar DPR segera mengeluarkan kebijakan konkret sesuai 17+8. Aksi relatif tertib: orasi, pembacaan tuntutan, penyerahan dokumen, serta pemasangan spanduk. Namun beberapa momen memanas saat mahasiswa mengecam respons DPR yang dinilai lamban dan alat peredam yang cuma “seremonial”. Beberapa perwakilan mahasiswa sempat diterima oleh anggota DPR untuk dialog singkat.
Tuntutan mundur terhadap Menkeu Purbaya muncul setelah pernyataan publiknya yang menyebut (dan kemudian meluruskan/memaafkan diri) bahwa tuntutan 17+8 adalah “suara sebagian kecil rakyat” — ucapan yang dianggap merendahkan gerakan massa dan mengabaikan penderitaan ekonomi rakyat. BEM UI secara tegas menyatakan bahwa pelantikan Purbaya “menyakitkan” dan menuntut agar Presiden mencopot Menkeu demi meredam krisis kepercayaan publik.
Parlemen sudah merilis respons awal: DPR pada 5 September mengeluarkan keputusan enam poin sebagai jawaban darurat terhadap 17+8 — termasuk pembekuan tunjangan perumahan anggota DPR dan penghentian kunjungan kerja luar negeri non-esensial. Namun para mahasiswa menilai keputusan itu belum memenuhi substansi tuntutan dan banyak yang hanya bersifat administratif/retoris. Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti beberapa tuntutan, tetapi juga memperingatkan agar aksi berjalan damai.
Di media sosial, tagar yang mendukung tuntutan mahasiswa menyebar luas — tokoh publik, influencer, dan aktivis diaspora ikut mengampanyekan ringkasan 17+8. Sebaliknya, ada juga narasi yang memperingatkan soal gangguan ekonomi bila tuntutan dipenuhi tanpa kajian rinci. Perdebatan ini menambah tekanan politik di tengah ketidakpastian ekonomi dan pasar yang sensitif pada perubahan kabinet baru-baru ini.
