Rabu, 24 September 2025 – DPR RI resmi mengesahkan RUU APBN 2026 menjadi Undang-Undang setelah melalui pembahasan komprehensif antara pemerintah dan Badan Anggaran. Postur APBN yang disahkan memperlihatkan total belanja negara di kisaran Rp3.842,7 triliun dengan target penerimaan sekitar Rp3.153–3.148 triliun dan defisit yang dipatok di kisaran 2,68%–2,48% dari PDB tergantung pada revisi akhir — menandai peningkatan ruang fiskal untuk program sosial, pendidikan, serta penambahan alokasi pertahanan.

• Total belanja negara: sekitar Rp3.842,7 triliun (angka pembahasan DPR).

• Target penerimaan negara: sekitar Rp3.147–3.153,6 triliun menurut dokumen pemerintah.

• Fisikal defisit: disepakati di kisaran 2,68% dari PDB (komite DPR) — masih di bawah batas hukum 3% PDB.

• Prioritas belanja: peningkatan alokasi untuk program makan/nutrisi sekolah dan ibu hamil (program makan gratis hampir mendekati Rp335 triliun menurut beberapa laporan), kenaikan belanja pertahanan signifikan (~Rp335,3 triliun), serta lonjakan alokasi kesehatan dan pendidikan.

(Perbedaan kecil antar sumber muncul karena pembahasan anggaran yang dinamis—angka akhir disahkan oleh Paripurna DPR dan dipublikasikan oleh Kemenkeu/Setneg.)

Pembahasan DPR menaikkan beberapa postur belanja dibanding usulan awal. Komite anggaran mencatat kenaikan belanja total dan penyesuaian alokasi ke pemerintah daerah untuk mengurangi potensi beban fiskal di tingkat lokal — langkah yang menyikapi keluhan kepala daerah soal pemangkasan transfer. Di sisi pendapatan, target dinaikkan sedikit untuk menyeimbangkan perubahan alokasi ini.

Fokus kebijakan dalam APBN 2026

1. Pemberdayaan industri dan hilirisasi: APBN diarahkan untuk mendukung revitalisasi industri tekstil, pertanian, dan energi agar mengurangi impor bahan pokok dan meningkatkan nilai tambah domestik.

2. Program sosial & gizi: Perluasan program makan gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil mendapatkan alokasi signifikan sebagai upaya peningkatan gizi dan pencegahan stunting.

3. Pertahanan & keamanan: Alokasi pertahanan meningkat tajam (laporan menyebut kenaikan ~37% pada belanja pertahanan), mencerminkan prioritas keamanan dan modernisasi alutsista.

4. Kesehatan & pendidikan: Kenaikan alokasi kesehatan (angka-laporan menyebut sekitar Rp244 triliun dalam RAPBN) serta fokus pada revitalisasi sekolah dan program pendidikan.

Implikasi ekonomi & reaksi pasar

Investor menaruh perhatian pada keseimbangan antara peningkatan belanja dan pertahankan disiplin fiskal: defisit di bawah 3% masih memberi sinyal bahwa pemerintah menjaga batas aturan fiskal, tetapi pasar juga memperhatikan stabilitas politik dan manajemen utang, terutama setelah dinamika pergantian pejabat ekonomi yang sempat terjadi. Reuters dan analis menyoroti bahwa APBN ini adalah paket fiskal awal pemerintahan Prabowo yang menyeimbangkan program populis dan stabilitas makro.

Suara DPR, Pemerintah, dan Pengamat

Dalam rapat paripurna, perwakilan pemerintah menegaskan APBN 2026 dibuat untuk mendorong transformasi ekonomi dan memperkuat jaring pengaman sosial. DPR menekankan kebutuhan agar dana transfer ke daerah tidak menyusut drastis, sehingga pelayanan publik di daerah tidak terganggu. Pengamat fiskal mengapresiasi defisit yang masih konservatif, namun mengingatkan pada kebutuhan peningkatan penerimaan jangka panjang agar belanja prioritas bisa berkelanjutan.